SUMENEP, Lingkarjatim.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumenep mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (17/02).
Dalam aksi yang dilakukan, mahasiswa memberikan dua catatan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Catatan itu, mulai soal isu pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), hingga isu korupsi di kabupaten berlambang kuda terbang.
Soal pengisian JPT disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep beberapa waktu lalu, IMM menilai pengisian itu hanya menjadi objek kepentingan. Mereka menyebut, pemerintah tidak profesional dalam melaksanakan prosedur pengisian JPT.
“Pengangkatan JPT saat ini masih kuat dengan kuat dengan kepentingan, tanpa memperhatikan aspek kemampuan, kompetensi, dan lainnya, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak memiliki integritas,” kata Ketua DPC IMM Sumenep, Misbahul Umam.
Pengisian JPT yang sebut terdapat indikasi jual beli jabatan itu, kata Umam, membuat praktik korupsi di Sumenep menjadi sangat sistematis. Bahkan, tidak hanya satu orang yang menikmati uang rasuah itu, melainkan menjadi korupsi berjamaah.
“Korupsi menjadi wabah yang seakan sangat akut di Kabupaten Sumenep. Bahkan dari hulu sampai hilir,” ungkap lelaki yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi tersebut.
Situasi sempat memanas, saat Ketua DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir menemui massa aksi, musababnya, sebelumnya mahasiswa sudah mengirim surat ke legislatif untuk audensi. Setengah bulan, surat itu belum juga direspon.
Kepada mahasiswa, Hamid mengatakan, sebagai Ketua DPRD Sumenep, ia sudah mendisposisi surat dari IMM itu. Disposisi itu diberikan kepada Komisi I DPRD Sumenep untuk menindak lanjuti permohonan mahasiswa.
“Surat itu sudah saya disposisi ke Komisi I untuk ditindak lanjuti,” kata Hamid. (Abdus Salam)
