BANGKALAN, Lingkarjatim.com – DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan terus mendalami masalah kesimpangsiuran data KPM BPNT. Kali ini Komisi D memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Jumat (05/07/2019).
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan kepada TKSK terkait KPM BPNT yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.
Abdurrahman Tahir, anggota Komisi D menyampaikan, pihaknya masih ada mosi tidak percaya terhadap data KPM yang digunakan dan mempertanyakan anggaran 1,4 M untuk verval data tersebut.
“Masih ada mosi tidak percaya, dan kemana anggaran verval 1,4 M itu. Jangan-Jangan?,” ungkapnya.
Politikus partai demokrat itu menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih menganggap data KPM yang digunakan masih buram. Sehingga masih perlu dicari titik terangnya.
“Iya, Karena permasalahannya sangat kompleks, sehingga perlu penanganan khusus dari pihak-pihak terkait,” imbuhnya.
Ia mengaku, kedepan pihaknya akan turun langsung mendampingi petugas di lapangan dalam proses pendistribusian kartu untuk KPM.
“Dalam waktu dekat ini kami akan ikut turun ke lapangan untuk mendampingi teman-teman di bawah untuk pendistribusian kartu. Karena menurut info yang didapat ada beberapa kecamatan yang tidak mendistribusikan kartu kepada KPM khususnya yang irisan PKH,” tandasnya. (Iks/Lim)
