SUMENEP, Lingkarjaim.com — Pilkada Sumenep 2020 adalah titik balik tempat para jelata yang papa berharap tentang perubahan nasib dirinya. Kalau tidak, pilkada tak ubahnya resesi biasa dari rutinitas proses politik yang terjadi. Oleh karena itu, menjaga proses demokrasi menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 mendatang menjadi tanggungjawab bersama.
Demikian disampaikan Darul Hasyim Fath, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menjelang Pilkada Sumenep, yang direncanakan dihelat pada 23 September 2020 mendatang.
Ruang publik selama ini diisi kebisingan dan pertarungan kekuasaan semata, episentrum ini harus digeser menjadi debat publik advokasi para jelata yang terabaikan. Kalau tidak, entitas civil society dan pegiat demokrasi ekstra parlementer hanya akan menjadi volunter politik.
“Kalau tidak hati-hati pada saat rezim baru berganti, mereka akan menjadi petualang-petualang politik, mereka akan menjadi pelantik politik yang bicara atas nama rakyat, tapi sejatinya mereka tercerabut dari akar budaya kerakyatan. Itu karena kenaifan demokrasi yang tidak termaafkan,” kata Darul.
Hari ini, partai politik mencari calon yang memadai. Dalam situasi itu, semua elemen dinilai bisa bicara apa saja. Namun, saat ini, Darul menilai, diluar petahana, belum ada kontestan yang bicara isu-isu substantif semisal isu garam. Selain itu, Darul juga menilai belum ada kontestan yang bicara isu substantif lain seperti tentang lingkungan.
Diluar itu, Darul juga mempertanyakan kontestan yang hingga saat ini belum ada yang berbicara isu good government. Yang ada, kontestan yang tiba-tiba gemar bicara kepedulian terhadap isu-isu tentang kepulauan.
“Padahal kita lihat, dua dasawarsa terakhir tampil di arena politik, ada yang terpilih menjadi tokoh terpopuler, kawan-kawan juga kita lihat, apa peduli dia dengan kepulauan ketika orang pulau terlantar, ketika orang pulau tak terurusi, siapa yang urus mereka, kita tidak pernah lihat,” kata politisi asal Pulau Masalembu itu.
Resolusi politik 2020 pun harus diisi dengan narasi yang menjelaskan tentang isu utama, yakni membela para jelata yang papa, yang marginal, terasing, dan terpinggir. Pilkada bukan hanya soal merebut kuasa, meskipun pada akhirnya pilkada adalah bagian dari perebutan kekuasaan.
“Tetapi kekuasaan kenapa harus direbut, karena di dalam kekuasaan ada berkah yang harus kita amankan, supaya berkah para jelata itu sampai ke tangan mereka dengan utuh, sampai ke tangan mereka dengan terang, dan menjadi harapan baru bagi semua pihak,” ucapnya.
Pilkada harus menjadi awan terang untuk menuju perubahan. Tidak sekedar menjadi kepentingan kelompok, golongan, ataupun kepentingan politisi semata.
“Jangan sampai pilkada ini hanya menjadi kabar baik bagi beberapa pihak, bagi kalangan, bagi golongan, bagi kelompok-kelompok tertentu, karena pilkada adalah tempat paling halal berharapnya para duafa merubah nasibnya,” kata Darul. (Abdus Salam)
