SAMPANG, Lingkarjatim.com – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang membantu masyarakat dalam proses realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa masing-masing.
Hal tersebut disampaikan saat orang nomor wahid di Kabupaten Sampang itu melakukan blusukan ke sejumlah daerah terpencil didampingi Kapolres AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra dan Dandim 0828 Letkol Arm Mulya Yaser Kalsum untuk mengetahui kondisi warga terdampak sebaran virus corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang.
“Kami ingin memastikan rakyat kami tercover oleh bantuan sosial akibat sebaran virus corona di Kabupaten Sampang, apalagi rakyat yang memang kategori miskin dan terdampak,” katanya.
Untuk memperlancar proses realisasi program tersebut pihaknya mengaku menginstruksikan semua OPD dilingkungan Pemkab Sampang, salah satunya yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dinas terkait lainnya.
“Kami menemukan ditingkat bawah yang rata-rata masalahnya berada pada catatan kependudukan,” tambahnya.
“Maka kami instruksikan semua pihak terutama pemerintah desa setempat untuk memfasilitasi semua persyaratan kependudukan untuk mendapatkan BLT ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya agar pemerintah kecamatan juga berperan aktif dalam proses pembuatan data kependudukan termasuk proses pendataan warga terdampak sebaran virus corona setempat sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
“Kami tidak ingin seperti tadi saya tanya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah karena masalah kependudukan,” imbuhnya.
“Jangan main-main dengan hak rakyat, ini kok seperti lagu lama kaset baru, padahal ada pemerintah desa yang berjalan bertahun-tahun, nyatanya belum terdaftar karena tidak punya data kependudukan,” timpalnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa masyarakat miskin dinilainya belum sepenuhnya tercover oleh bantuan sosial akibat data kependudukan, bahkan tidak sedikit intrik politik kepentingan kerap dijumpai kader partai NasDem tersebut.
“Kejadian seperti ini bukan hanya di Sampang tapi di Indonesia, makanya kami lagi mengkroscek ke bawah, karena saya ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah pendataan,” tuturnya.
“Ternyata kita sudah melihat ada benang merahnya yaitu masalah kependudukan,” tukasnya. (Abdul Wahed)
