SUMENEP, Lingkarjatim.com — Sejumlah partai politik sudah menentukan sikap untuk mengarungi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep akhir tahun mendatang. Salah satunya PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, sejumlah partai di kabupaten berlambang kuda terbang juga belum menentukan sikap maupun dukungan. Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Padahal, PPP merupakan partai yang memiliki pengaruh besar di Sumenep.
Diketahui, sejumlah nama besar sebelumnya mendaftar sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Sumenep pada partai ini. Namun, hingga saat ini, PPP belum juga mengeluarkan rekomendasi, kepada siapa partai dengan 7 kursi di DPRD Sumenep ini akan memberikan rekom.
Pengamat Politik, Ajimuddin mengatakan, molornya rekomendasi dari DPP PPP ini pasti beralasan. Ia meyakini, DPP PPP memahami peta politik di Sumenep. Baik kalkulasi politik maupun kalkulasi kultural terhadap eksistensi PPP.
Dengan keyakinan yang dimiliki DPP PPP itu, kata Aji, bisa saja partai berlambang ka’bah kembali mendulang prestasi membanggakan seperti beberapa waktu lalu. PPP bisa memenangkan pesta demokrasi di Sumenep ini.
“Dari dua sisi ini PPP memiliki peluang besar untuk keluar sebagai pemenang dalam Pilkada 2020 ini. Dan sejarah membuktikan itu di zaman atau rezim KH. Ramdhan Siraj periode keduanya,” kata Aji kepada media ini, Selasa (30/06).
Namun demikian, kata Aji, berangkat dari pengalaman itu, seharusnya DPP PPP lebih cepat membuat keputusan terkait formulasi politiknya di Sumenep. Tentunya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya aspek ideologi keislaman, kebangsaan dan aspek kenegaraan.
Beberapa aspek ini, kata Aji sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPP PPP. Karena selain PPP merupakan partai islam yang mengutamakan kebangsaan dan kenegaraan, Sumenep menjadi wilayah terdepan wajah Indonesia bagi masyarakat.
“Koalisi menjadi keniscayaan bagi PPP Sumenep. Dengan 7 kursi, ia masih membutuhkan tambahan 3 kursi untuk mencapai 20 persen suara parlemen. Ini cukup mudah dilakukan dengan menggandeng Nasdem dan Demokrat plus PKS jika koalisi ideal PPP – PKB tidak bersedia ada di sudut pandang yang sama,” tambahnya.
Disinggung ikhwal hampir semua rekomendasi partai politik seolah tarik-ulur?, Aji mengatakan, hal ini karena ada indikasi deparpolisasi. Artinya, ada upaya partai politik untuk mengusung kandidat di luar kadernya sendiri.
“Ini yang perlu publik pahami secara cerdas. Saya melihat ada indikasi gerakan politik yang disebut deparpolisasi. Yaitu mengusung kandidat di luar partai (bukan kader) dengan sekian alasannya,” tegasnya.
Hal inipun, kata Aji membuat arah politik menjadi kurang menarik. Yaitu karena platform ideologi politik yang belum tentu sama, serta stagnasi parpol yang hingga hari ini gagal mencetak kader mumpuni.
“Seharusnya DPP PPP haqqul yaqin bahwa dirinya siap dan mampu menjadi kapal pemecah ombak di samudera politik Sumenep yang mulai digiring kepada dua kutub, yang bisa saja pilkada Sumenep ini berakhir no contest,” tandasnya. (Abdus Salam)