Senada, Nurhasan selaku ketua komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan menyampaikan, hal tersebut di biarkan begitu saja karena data Dapodiknya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Bukan rata rata ya, tetapi banyak sekali dapodik tidak sesuai dengan fakta, kadang kerusakan ringan dilaporkan rusak berat atau sebaliknya, kan dampaknya ke sekolah,” kata Nurhasan, Jum’at (28/01/22).
Menurutnya jika ini di biarkan, maka pemerintah terkesan kurang serius dalam mengelola pendidikan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa ketidak sesuaian data itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari sumber daya manusia yang tidak memahami dengan tugas pokok dan fungsinya, bisa karena tidak ada pengawasan dari Dinas Pendidikan.
“Saya pikir kalau karena SDM operator nya, memang harus ada pelatihan khusus dari Dinas terkait,” Jelasnya.
