BANGKALAN, lingkarjatim.com – Dewan Kesahatan Rakyat (DKR) menilai penyebaran Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Bangkalan amburadul. LSM ini menemukan ada masyarakat yang sudah terdaftar dalam data BPJS PIB, namun tak pernah menerima kartunya.
Ketua DKR Bangkalan, Muhyi menuturkan dirinya pernah membantu seorang warga yang sakit parah dan butuh pengobatan segera. Saat mengurus pengobatan gratis untuknya, ternyata nama orang itu telah terdaftar di BPJS namun selama ini dia tidak tahu dan juga tak pernah menerima kartunya.
“Saya yakin situasi serupa banyak dialami warga lain dan terjadi daerah lain,” kata dia, Kamis (12/9).
Sebab itu, lanjut Muhyi, sangat eman jika kartu tersebut tidak sampai kepada yang berhak. Apalagi, menurut Muhyi, karena sistem yang bobrok, banyak warga harus mengurus baru kepesertaan di BPJS padahal sudah terdaftar.
“karena dia tidak tahu kalau memiliki kartu ini, maka yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai bpjs PBID atau PBIN harus hangus dan tercatat sebagai bpjs mandiri. Kan eman,” bebernya.
Dia menjelaskan, bahwa PBID dan PBIN adalah jenis kepsertaan BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, atas dasar info yang ia miliki bahwa data peserta PBID angkanya cukup fantastis nyaris separuh jumlah warga Bangkalan.
“Kalau warga Bangkalan 800 ribu, maka sekitar 400 ribu yang belum menerima, itu info sebelum ada penonaktifan peserta,” ungkap dia. (Muhlis)
