Ahmad Nawardi Anggota DPD RI (pakai kopiah) saat sidak ke wisata taman pendidikan mangrove labuhan
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI dari Jawa Timur Ahmad Nawardi melakukan sidak ke tempat wisata taman pendidikan mangrove labuhan yang terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, Rabu (1/11/2017). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan taman pendidikan magrove yang dibiayai dari Corporate Social Responsbility (CSR) PT PHE WMO yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
Di tempat wisata taman pendidikan magrove, Nawardi disambut langsung oleh sekretaris pengelola tempat wisata magrove, Sahril. Berdasarkan pengakuan Sahril wisata taman pendidikan taman magrove tidak serta merta di bangun dengan biaya CSR PT. PHE WMO, melainkan juga di bangun dengan swadaya masyarakat sekitar.
“Pertamina hanya memberikan modal awal selanjutnya dari swadaya masyarakat, tapi saya sangat bersyukur karena dengan itu kami jadi sadar dan bisa mandiri, artinya tidak bergantung pada Pertamina,” ungkapnya.
Namun dengan kedatangan DPD RI ke wisata magrove, Sahril berharap bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. “Semoga kedepannya setelah mengetahui kekurangan dari wisata magrove ini, pemerintah mau mengulurkan tangannya,” harapnya.
Sementara DPD RI Nawardi mengatakan, adanya wisata magrove ini sangatlah menarik, sebab pengembangan magrove ini sangat langka di suatu daerah. Dirinya juga berharap pemerintah maupun swasta bisa mengembangkan lagi wisata magrove yang terletak di Kecamatan Sepuluh, Bangkalan itu.
“Masih banyak hal yang perlu di kembangkan lagi di wisata magrove ini, yang dilakukan oleh teman-teman pengelola magrove sudah sangat luar biasa, dalam waktu tiga tahun merubah tanah yang gersang menjadi tempat wisata yang sangat indah,” ujarnya.
Dia meminta pihak PT PHE WMO dan Pemerintah Bangkalan untuk lebih memperhatikan wisata magrove dan kesejahteraan para pengelola wisata magrove. “Khususnya pemerintah Bangkalan harus bisa memperhatikan potensi wisata magrove ini, artinya pemerintah jangan berpangku tangan, tapi harus jemput bola,” pungkasnya. (Dul/Lim)
