SUMENEP, Lingkarjatim.com — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti masalah pendidikan. Pasalnya, kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep dinilai jalan di tempat.
Padahal anggaran pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan bersumber dari APBD cukup fantastik. Lebih dari Rp 800 miliar. Namun anggaran sebesar itu dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan.
“Anggaran di Dinas Pendidikan cukup besar. Lebih besar dari dinas lain, tetapi kami melihat pendidikan di Sumenep belum ada perubahan yang cukup signifikan,” kata Abu Hasan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (10/8/2022).
Masalah pendidikan ini, kata Abu Hasan, menjadi perhatian serius. Oleh karena itu DPRD Sumenep, yakni Komisi IV dan Komisi III hari ini menggelar rapat bersama mendatangkan Kepala Dinas Pendidikan dan PUTR.
“Sebenarnya hari ini kami gelar rapat bersama dengan Komisi III dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan PUTR. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir akhirnya rapat dipending,” terang Abu Hasan.
Politisi asa Pulau Kangean ini menduga anggaran di Dinas Pendidikan Salah sasaran sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal.
Ia kemudian menyebutkan sejumlah masalah pendidikan. Di antaranya beberapa sekolah dasar atau SD yang sudah tidak sehat dan tidak layak dipertahankan. Karena Muridnya sedikit, hanya satu, dua, tiga, empat orang.
