Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Bangkalan di tahun 2023 kemaren mencapai 19,35 persen yaitu sekitar 114.892 kepala keluarga (KK) atau 456.754 jiwa warga Bangkalan masuk kategori miskin ekstrem.
Namun saat ratusan warga Bangkalan hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim, pemerintah kabupaten Bangkalan malah seakan menghambur-hamburkan anggaran yang tidak jelas.
Salah satunya yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan menghabiskan anggaran hampir setengah miliar hanya untuk biaya makan dan minum rapat pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 407.970.000.
Anggaran hampir setengah miliar itupun tidak jelas digunakan untuk biaya makan dan minum untuk rapat apa saja, Berdasarkan data yang dimiliki oleh tim redaksi Lingkar Jatim anggaran ratusan juta tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan rapat, bahkan anggaran makan dan minum dalam satu kali rapat pernah hingga mencapai ratusan juta lebih yaitu sebesar Rp 128.250.000. Belum diketahui pasti anggaran makan dan minum rapat tentang apa yang hingga menghabiskan hingga ratusan juta tersebut.
Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, Saat dikonfirmasi Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan Rudianto mengatakan bahwa besarnya anggaran makan minum rapat di lembaganya karena disebabkan oleh tiga kegiatan besar yang dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut.
“Jadi tahun 2023 ada TMMD anggarannya ada di kita, kemudian ada pilkades anggarannya ada di kita, kemudian juga ada dukungan kegiatan PKK itu juga ada di kita,” ucapnya saat dikonfirmasi Kamis (04/01/23).
Dirinya menilai tingginya anggaran belanja di OPDnya tersebut bisa dimaklumi karena tiga kegiatan besar tersebut.
“Jadi belanja maminnya memang gede karena ada tiga hal itu,” ungkapnya.
Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, alasan yang disampaikan oleh kepala DPMD kabupaten Bangkalan menjadi tidak masuk akal mengingat anggaran makan minum tahun 2022 ternyata juga tinggi yaitu sebesar RP. 397.204.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), hanya selisih sepuluh juta rupiah.
Dirinya juga menjelaskan bahwa belanja makan dan minuman rapat tersebut dilakukan secara langsung.
“Ya langsung pengadaan, kan nilainya itu kan tidak sejumlah, itu kan globalnya,” lanjutnya.
Namun dirinya enggan menyampaikan tempat langganan pengadaan makanan dan minuman untuk rapat yang sebesar Rp. 407.970.000 selama satu tahun tersebut.
“Ya bisa dilihat kalau mau lihat, dimana misalnya tinggal ketemu, kodim itu pengadannya sering, eh Lupa mas, kalau by adressnya kemana,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa pengadaan tersebut tidak hanya beli di satu tempat.
“Ya kalau di Madura di Bangkalan, mamin ya tidak hanya satu tempat pak, kan banyak yang menyediakan mamin, yang pengadaannya ke tempat itu misalnya,” lanjut pria yang juga menjabat kepala Satpol PP Bangkalan tersebut.
Namun lagi-lagi dirinya mengaku lupa ketika ditanya salah satu tempat yang biasa menjadi langganannya.
“Lupa mas, sampean kalau mau tanya tidak apa-apa kalau yang di pilkades bisa di kami, kalau yang di TMMD nanti tinggal kodim nanti juga bisa ditanya, kita juga bisa menanyakan ke kodim,” pungkasnya.
Padahal seperti yang ditulis sebelumnya Minimnya anggaran selalu menjadi alasan utama pemerintah kabupaten Bangkalan untuk tidak melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih sangat kecil selalu menjadi kambing hitam ketika disoroti tentang pembangunan yang jauh tertinggal.
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dinilai masih jauh dari harapan sehingga sempat mendapatkan peringatan dari Pj Bupati Bangkalan Arif Moelia Edi.
Saya ingatkan kepada teman-teman, ayo lebih fokus, kerja lah dengan baik, karena kalian sudah digaji oleh negara dan dengan keringat rakyat,” ujarnya, Jumat (15/12/2023).
Bahkan Pj Bupati Bangkalan mengatakan jika seandainya masyarakat mengetahui bahwa pajak retribusinya hanya untuk membayar ribuan pegawai di Bangkalan yang tidak ada kontribusinya bagi pelayanan rakyat maka rakyat akan marah.
“Kalau rakyat tahu hasil keringatnya hanya untuk membayar pegawai yang tidur, mereka akan marah,” tambahnya.
