Tidak sampai disitu, pria yang dikenal getol mengawal keterbukaan informasi tersebut meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja Kadiskominfo Bangkalan.
“Bukannya menerapkan atas keterbukaan informasi publik malah berlindung di Perki, Saran saya, Bupati harus mengevaluasi kinerja Kadis Kominfo ini, kok kayak era Soeharto aja,” pungkasnya.
Untuk diketahui Lembaga Leksdam mengajukan permohonan data publik berupa RKA dan APBD ke PPID Kabupaten Bangkalan.
Kepala Diskominfo Bangkalan selaku PPID Kabupaten Bangkalan menanggapi permintaan data tersebut melalui surat resmi yang dikirim ke alamat seketariat Leksdam tanggal 07 Juni 2022.
Berikut tanggapan lengkap kepala Diskominfo Bangkalan.
Facebook Comments Box
