SURABAYA, Lingkarjatim.com – Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Ack. Muzakki kaget. Pasalnya, ternyata ada beberapa kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menduduki jabatan penting di lembaga pemerintahan.
Muzakki sapaan akrabnya mengatakan, lembaga pemerintahan tersebut berada di daerah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Namun menurutnya Lembaga itu bukan di Dinas Pendidikan. Sayangnya ia enggan menyebutkan terkait dinas yang dikuasai oleh kader HTI tersebut.
“Di pamekasan, ada (Kader HTI) jadi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. bayangkan itu penganut HTI, itu gimana coba,” Katanya, Selasa (25/07/2017).
Ia menambahkan kader HTI tidak hanya masuk dalam lembaga pemerintahan saja, namun juga ada juga yang menjadi pengurus partai politik di Pamekasan.
Dekan FISIP dan FEBI UINSA Surabaya itu menyayangkan kecerobohan pemerintah dalam mengangkat kader HTI sehingga bisa masuk dalam birokrasi. Padahal menurutnya mereka sudah anti terhadap Pancasila.
“Cari kehidupan di pemerintahan tapi tidak mengakui Pancasila, itu kecorobohan kita selama ini, dan ini harus dicarikan solusi yang efektif,” Ungkapnya.
Pria yang juga menjabat Sekjen PWNU Jatim itu menyarankan agar mereka bisa kembali pada pancasila, sebab jika tidak mereka bisa dipecat dari status PNS.
“Owh gak mungkin mereka harus dipecat, kalau tidak mengakui pancasila begitu aturannya,” Tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur secara tegas akan memberi sanksi kepada PNS yang masih jadi anggota HTI. (Sul/Lim)