Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Ketua Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di kabupaten Bangkalan harus tetap dilanjutkan apapun kondisinya.
“Apapun kondisinya tidak ada alasan untuk tidak meneruskan program UHC ini,” ucapnya dihadapan beberapa kepala OPD yang hadir saat menerima rombongan audiensi dari relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan, Kamis (09/08/24).
Menurutnya, program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bangkalan yang telah diresmikan oleh Bupati R Abdul Latif Amin Imron pada tahun 2022 lalu itu sudah sangat membantu dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat golongan bawah.
“Mungkin bagi yang mampu, hal ini tidak begitu terasa manfaatnya, tapi bagi mereka yang tidak mampu apalagi dalam keadaan sakit lalu bisa berobat tanpa ribet ini adalah hal luar biasa, maka harus dipertahankan, walaupun memang tidak ada program yang berjalan sempurna seratus persen, tinggal yang kurang-kurang kita benahi, kita perbaiki, kita terus evaluasi untuk mencari solusi,” lanjutnya menanggapi berbagai permasalahan yang muncul beberapa waktu terakhir prihal pengurangan kuota karena anggaran dianggap sudah menipis dan dikhawatirkan tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Bahkan dirinya mengaku akan ikut turn kejalan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat jika pemerintah tidak melanjutkan program UHC tersebut.
“Dari awal saya mengawal program ini, Walaupun setelah ini saya purna, tapi jika nanti ternyata tidak dilanjutkan, maka saya akan gabung dengan Muhyi, akan ikut demo juga,” tuturnya seraya disambut tepuk tangan dari seluruh anggota DKR yang hadir pada kesempatan tersebut.
Tidak hanya ketua Komisi D, bahkan Subaidi yang juga anggota Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan mengaku juga akan melakukan tindakan yang sama jika program tersebut ternyata tidak dilanjutkan.
