SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Warga Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan sertipikat tanahnya sudah terbit. Warga korban lumpur Lapindo itu menunggu kurang lebih 15 tahun.
Warga ex Renokenongo itu menunggu kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempatinya. Berbagai perjuangan untuk memperoleh legalitas tanahnya di Desa Kedungsolo sudah tidak terukur. Namun kini warga gembira. 50 berkas sertipikat tanah warga Kedungsolo itu sudah terbit.
Secara simbolis sertipikat tanah warga Kedungsolo itu dibagikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI tersebut membagikan langsung ke rumah warga Desa Kedungsolo.
Hadi Tjahjanto mengatakan warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang ditinggali.
“Hari ini kita serahkan sertipikat door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis,” ujarnya, Kamis (23/11/2023).
Hadi Tjahjanto menyampaikan, penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih dari Rp. 600 ribu.
“Untuk apa biaya itu?, satu pengukuran, kurang lebih Rp. 224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp. 600 ribu, tapi rata-rata semua gratis,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertipikat tanah kepada warganya. Pasalnya bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan, pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertipikat atas tanahnya berbuah manis. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya dituai dengan terbitnya sertipikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam lumpur Lapindo.
“Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat tanahnya, kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapatkan sertipikat tanah yang ditempatinya,” ucapnya.
