Gedung DPRD Sidoarjo. (Foto; Imam Hambali)
SIDOARJO, Lingkarjatim.com – DPRD Sidoarjo sering menghabur-hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang dianggap tidak efisien. Seperti anggaran perjalanan dinas luar kota dan luar negeri hingga makan dan minuman mencapai Rp 57 miliar lebih selama satu tahun.
Dari sumber Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sidoarjo, nilai itu tercantum dalam 164 pengadaan paket pada rencana umum pengadaan (RUP) dengan rincian Rp. 57.345.248.701 tahun anggaran 2023.
Adapun motede pemilihan penyedia terdiri dari 5 motede. Yakni, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Masing-masing memiliki perbedaan proses pelaksanaan.
Dari 16 paket itu, 5 paket perjalanan dinas menjadi sorotan banyak pihak, antara lain belanja perjalanan dinas biasa senilai, Rp. 20 miliar lebih. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp. 6 miliar lebih.
Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4 miliar lebih. Pandalaman tugas DPRD Rp. 3 miliar lebih yang terakhir biaya perjalanan dinas biasa-luar negeri Rp. 2 miliar lebih dengan total keseluruhan 5 top paket anggaran itu sebesar Rp. 37 miliar lebih.
Hal itu tentu memantik perhatian berbagai pihak. Salah satunya akademisi universitas muhamadiyah Sidoarjo (Umsida) Fajar Muharram, mengatakan, hal itu sangat tidak relevan menginspirasi benchmarking dari hasil kegiatan DPRD itu belum bisa dinikmati masyarakat secara luas.
“Jika kita lihat di anggota dewan yang terdapat kuota perjalanan dinas 1x dalam setahun luar negeri, 6x dalam setahun luar kota, nilai nya sangat fantastis, dan meskipun kita semua juga tidak tau hasil benchmarking luar kota maupun luar negeri itu seperti apa,” kata Fajar Dosen Prodi Administrasi Publik Umsida itu, Selasa (22/08/2023)
Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan ada persoalan stunting di depan masyarakat Sidoarjo yang harus segera ditindaklanjuti, apalagi pengalokasian anggaran Pemkab yang minim mengenai hal tersebut.
“Ada yang lebih penting dibanding anggaran perjanjian dinas dan makan anggota DPRD yang fantastis itu. Yakni, stunting yang berkenaan dengan masa depan generasi penerus, hal tersebut dibuktikan dengan anggaran yang hanya di kisaran kurang lebih 2,5 M di tahun 2023 ini,” ujar magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya itu.
Senada diungkapkan Badruzzaman, aktivis 98 yang dikenal getol menyoal pos-pos anggaran pemerintah yang dianggap tak relevan. Ia mengatakan anggaran makan dan perjalanan dinas DPRD sangat tidak relevan, apalagi mekanisme pengadaan nya.
“Pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh institusi itu sendiri sebagai penanggung jawab. Bila belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum digabung, Rp 38 miliar lebih total belanja di sekretariat dprd ini,” terang Badruzzaman.
