Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Ternyata polemik jual beli seragam sekolah belum juga selesai, walaupun sempat ramai diberitakan hingga akhirnya gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengultimatum untuk menghentikan semua praktik jual beli seragam yang berkedok koperasi sekolah.
Namun faktanya di lapangan masih ada pihak sekolah yang kekeh melakukan jual beli seragam tersebut. Seperti yang terjadi pada siswa SMK Negeri 1 Kamal.
Berdasarkan informasi yang masuk ke redaksi Lingkarjatim.com terdapat dua siswa yang hingga saat ini seragamnya belum diterima dengan alasan karena belum membayar lunas.
“Padahal, kita bukan tidak mau bayar, kita sudah bersepakat bahwa kita akan melakukan pembayaran dengan cara menyicil,” ucap Dasuki Ketua yayasan G25 selaku lembaga yang menanggung biaya dua siswa tersebut, Sabtu (19/08/23).
“Kita sangat menyayangkan kejadian ini, ternyata alasan sejauh ini yang katanya sekolah hanya membantu dan mempermudah, faktanya di lapangan sekolah murni berbisnis, dan lebih kejam dari bisnis yang sesungguhnya,” lanjut Dasuki.
Bahkan menurutnya hal tersebut merupakan kejahatan pendidikan yang tidak boleh dibiarkan.
“Ini bukan lagi tentang seragam, ini bukan lagi tentang lunas atau menyicil, tapi ini sudah merupakan kejahatan yang berkedok pendidikan,” tegasnya dengan nada geram.
“Bagaimana mungkin, dua orang ini anak didiknya, yang notabene setiap hari masuk sekolah, dan sudah bersepakat untuk membayar dengan cara mengansur, dia tidak akan kabur, dia anak orang tidak mampu, pembayaran itupun dibantu oleh lembaga yayasan yang dananya dari hasil patungan dari para donatur, masih bisa-bisanya diperlakukan seperti itu, dimana hati nuraninya? Dimana nilai pendidikannya? Dimana yang katanya membantu?,” Ucapnya sambil geleng-geleng tidak habis pikir ada Lembaga sekolah sekejam itu.
“Kalaupun misal dua orang ini kabur dan tidak membayar, apakah sekolah akan bangkrut ? Lalu muncul pertanyaan kemana hasil keuntungan dari bisnis jual beli seragam tersebut yang harganya lebih tinggi dari pasaran?? Lalu juga muncul pertanyaan mana yang katanya sekolah peduli kepada siswa miskin??? Bukannya di gratiskan malah di cekik dengan cara harus lunas dulu baru dapat seragam,” tegasnya.
“Bukankah sudah ada edaran dari gubernur melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa sekolah tidak boleh melakukan peraktik jual beli seragam, bukankah sepertinya salah satu anggota DPRD Jatim juga sudah berkeliling ke sekolah, lalu apa hasilnya?, Sebuntu inikah pendidikan kita??,” tanyanya lagi.
“Cabang dinas juga kemana? Kok keberadaannya sama saja denga tidak ada, Kalau belum tau ayo kita kasi tau,” lanjutnya.
