Surabaya, Lingkarjatim.com,- Setelah selesai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengaku kecewa.
Hal tersebut disampaikan lantaran apa yang disampaikan oleh kadindik Jatim dihadapan para anggota dewan sangat normatif.
“Ya normatif sekali jawaban dari kadiknas, menjelaskan prosedur yang ada di juknis, tahapan-tahapan yang diakomodir dari afirmasi, prestasi dan zonasi, ya sangat normatif lah istilahnya,”
Pada kesempatan tersebut dirinya mengaku meminta proses PPDB untuk di lakukan evaluasi dan diperbaiki jika memang sistem ini akan tetap dilanjutkan. Tidak hanya itu dirinya juga meminta praktik jual beli seragam berkedok koperasi dengan mengambil keuntungan yang lebih dibandingkan dipasaran untuk segera ditertibkan.
“Walaupun Gubernur dan Kadisdik ini sudah mengeluarkan murotarium yang melarang sementara, nah sementara ini kan berarti akan dicabut, dalam dua tiga bulan berikut ini dicabut kan tahun depan Giman solusinya?,” Ucap Mathur mempertanyakan.
Dirinya menyayangkan forum tersebut tidak digunakan untuk menyampaikan hasil temuan-temuan dilapangan, padahal dirinya berharap bisa beradu data, adu argumen, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
“Cuma sayangnya memang kepala dinasnya tidak memaparkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh mereka, ini kemudian yang tidak fair, mestinya kita tadi beradu argumen, beradu data, dan kemudian mengurai persoalan itu dan mencari solusinya, dan tadi itu tidak sampai kesana,” ucap Mathur kecewa.
Mathur mengaku lebih setuju, seragam dipasrahkan kepada orang tua masing-masing dan diberi kebebasan untuk membeli dimanapun daripada diakomodir oleh sekolah tapi harganya mahal, seharusnya jika memang mau diakomodir harganya harus lebih murah atau minimal sama dengan dipasaran agar tidak memberatkan orang tua siswa.
“Ya tidak ada solusi, mereka jawabnya normatif, kemudian mereka tidak punya data pembanding hasil investigasinya, kemudian mereka juga tidak menawarkan solusi, hanya bilang masih tahap mempelajari dan mengevaluasi itu,” ucapnya lagi.
Anggota DPRD Jatim asal Bangkalan tersebut juga menyayangkan tindakan gubernur yang gegabah dengan menakut-nakuti kacabdin dan kepala sekolah dengan ancaman di nonjobkan.
“Pemberian sanksi setelah viral, setelah ribut, nah ini kan percuma bahkan ada anjuran pengembalian uang seragam,” ucapnya mengatakan hal tersebut merupakan tindakan tidak bijak karena seragam sudah kadung dibeli dan dijahit, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan.
“Jadi gak ada manfaatnya itu,” pungkasnya.
Padahal dirinya sangat berharap, gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa benar-benar bisa merealisasikan janjinya untuk mewujudkan pendidikan gratis berkualitas untuk masyarakat Jawa timur, bukan malah gratis terbatas.
“Kita berharap Tistas ini benar-benar dilaksanakan oleh Gubernur. Keberpihakan terhadap masyarakat Jatim ayo dibuktikan,” katanya.
Mathur juga mengatakan bahwa anggaran APBD Jatim yang sebanyak Rp31 triliun sejauh ini belum terserap maksimal bahkan cenderung tidak terserap semuanya atau SILPA.
Anggaran di Dinas Pendidikan Jatim sendiri, lanjut dia, mencapai Rp8 triliun bahkan pernah mencapai Rp11 triliun.
“Nah, ini buat apa. Ada cara lain sebenarnya, yakni belanja operasional tiap OPD dikurangi. Saya melihat belanja ATK ini luar biasa di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Mathur mengaku mengaku akan mengajukan seragam gratis untuk tahun 2024 yang akan datan.
“Saya akan ajukan itu (seragam gratis, red). Saya munculkan wacana ini dan Dinas Pendidikan harus merubah usulannya nanti di Bappeda. Mumpung belum final. Jawab kekecewaan masyarakat dengan permohonan maaf dan jawab dengan seragam gratis di 2024,” tegasnya.
