Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh komisi D DPRD Bangkalan prihal pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) hasil kerjasama antara pemkab Bangkalan dengan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemkab Bangkalan menghawatirkan untuk keberlangsungan program tersebut.
Ketua komis D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan bahwa hingga Juni bulan ini, ketersediaan anggaran sudah menipis dan berdasarkan hitung-hitungan menurutnya pemkab Bangkalan akan mengalami kekurangan anggaran sebesar 7 hingga 8 miliar.
“Kita menyediakan 49 miliar, ternyata ketika masuk bulan Juni ini kita sudah habis lumayan banyak, mengingat masyarakat yang berobat ke puskesmas dan rumah sakit ini lonjakannya luar biasa, sehingga kami mengasumsikan kalau sampai Desember perkiraan mengalami kekurangan 7 Samapi 8 miliar,” ucapnya kepada media lingkarjatim.com. Selasa (20/06/23) lalu.
Padahal menurut Nur Hasan APBD kabupaten Bangkalan sudah sangat minim, sehingga tidak mungkin melakukan penutupan kekurangan tersebut.
Namun menurutnya kondisi tersebut direspon oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Bangkalan dan menyarankan agar melakukan efisiensi untuk mengantisipasi kekurangan anggaran mengingat jumlah penduduk kabupaten Bangkalan saat ini mengalami penurunan yang signifikan.
“Kekurangan 8 Miliar sampai Desember itu kalau menggunakan data satu juta delapan puluh ribu koma sekian, ternyata hasil evaluasi dari Kemendagri, setelah dipadankan terhitung bulan Juni mengalami penurunan menjadi satu juta tiga puluh sembilan ribu, otomatis Kepesertaan kita semestinya juga harus turun,” lanjutnya.
Namun sayang nya hasil komunikasi kepala daerah yang diwakili oleh sekda dan para asisten yang lain dengan BPJS tidak menemukan jalan keluar, sehingga dirinya mengaku memfasilitasi DKR untuk melakukan audiensi dan mempertemukan semua yang berkepentingan.
“Kesimpulannya karena mengingat ada efisiensi penduduk di kabupaten Bangkalan mengalami penurunan, kami menekankan kepada BPJS 49 bagaimanapun caranya harus cukup, dan koordinator wilayah Madura BPJS menyetujui, memang harus kerja keras,” ucapnya tegas.
