Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Saat berkunjung ke Bangkalan, Wakil KPK Nurul Gufron mengatakan selain akan menindak lanjuti setiap perkembangan kasus dan meminta masyarakat pro aktif mengawal kebijakan pemerintahan dan aparat penegakan hukum, dirinya juga bercerita bahwa porsi pencegahan yang selama ini dilakukan belum mendapat perhatian dari masyarakat. Padahal menurutnya hasil penyelamatan uang negara dari pencegahan ini justru lebih tinggi dari hasil yang didapatkan dari penangkapan.
Namun menurutnya yang mendapat perhatian lebih dari media hanya penangkapan dan proses persidangan saja.
“Termasuk datang ke UTM ini dalam rangka pencegahan, tapi yang begini-begini seperti tidak layak naik ke beritanya pak Aliman,” ucap Gufron seraya tertawa Rabu (31/05/23).
“Faktanya hasil-hasil pencegahan itu lebih besar, tapi gak seksi itu, jadi nangkap orang dapat 10 atau 20 M itu lebih seksi daripada pencegahan yang kemudian bisa teriliunan, tapi karena tidak ada yang ditangkap jadi tidak seksi,” lanjut Gufron.
Pria kelahiran Sumenep itu mengatakan bahwa setiap tahun, lembaganya melaporkan tiga pencapaian, yaitu pencapaian pencegahan, pencapaian pendidikan masyarakat tentang korupsi dan pencapaian hasil penindakan.
“Setiap tahun kita laporkan tiga-tiganya, Cegah, Dikmas, dan juga penindakan, tetap kita laporkan semua, tapi tetap yang disorot itu berapa orang dan berapa anunya,” ucapnya lagi.
“Padahal pencegahan tahun pertama saja kami itu menyelamatkan aset-aset negara 594 Triliun,” tegasnya seraya menyebutkan beberapa contoh pencegahan korupsi berupa penyelamatan aset negara yang pernah dilakukan.
“Apa saja anunya yang gede-gede itu misalnya gelora Bung Karno, Taman Mini, itu semua tidak tercatat sebagai asetnya negara di Setneg, sudah bertahun-tahun diminta tidak jebol-jebol, kita dampingi akhirnya mau karena takutlah begitu, bahkan lapangan Matu angin itu sekitar 285 Miliar, itu sejak 84 dikuasai oleh yayasan mantan gubernur. Bayangkan stadion disampingnya ruko-ruko itu dimanfaatkan oleh yayasan, mau diminta oleh (pemerintah, red) Sulsel tidak diberikan. Baru tahun 2021 kami ambil kami serahkan ke Gubernur,” jelasnya.
