Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Pengadaan Running Text untuk papan nama kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan dianggap janggal oleh Misbah, Selaku Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) Bangkalan.
Menurut Misbah setidaknya ada Tiga kejanggalan dari pengadaan Running Text yang menghabiskan puluhan juta rupiah tersebut.
Pertama menurutnya harganya yang tidak wajar, Running Text tipe P10 dengan ukuran 50 cm x 4 meter dengan harga 31.800.000 dinilai terlalu mahal.
“Sekarang sudah zaman keterbukaan, barang apapun jika ingin melihat harganya tinggal tulis di google semua muncul, kecuali memang mau beli di planet mars,” ucapnya seraya tersenyum.
Kedua, Menurutnya pemanfaatan Running Text itu sendiri dinilai tidak terlalu bermanfaat. Jika hanya untuk papan nama kantor cukup menggunakan Running Text yang standard. Jikapun untuk informasi lainnya hal tersebut jelas tidak akan efektif.
“Beda halnya jika memang sengaja mau buang-buang anggaran, jika ada yang mahal kenapa harus beli yang murah, he…. ,” Lanjutnya.
Terakhir, kepekaan terhadap kondisi Bangkalan saat ini dengan PAD yang masih sangat rendah seharusnya anggaran bisa dimanfaatkan se efisien mungkin untuk hal yang produktif bukan yang konsumtif.
“Jika untuk pembangunan dan pelayanan alasannya selalu tidak ada anggaran, tapi disisi lain angaran dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak produktif, dan ini terjadi di semua OPD tidak hanya di Diskominfo,” paparnya menyayangkan.
Misbah menilai penggunaan anggaran pemerintah kabupaten Bangkalan sangat buruk dan tidak mengutamakan asas efektivitas, transparan, dan akuntabel.
“Sudah masuk kabupaten miskin, pengelolaannya anggarannya juga buruk, lengkap sudah,” tandasnya.
Kepala Diskominfo Bangkalan, Agus Sugianto Zain sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Running Text yang terpasang di kantornya tersebut bukan Running Text biasa sehingga harganya memang mahal.
“Ini bukan seperti running tek di mesjid tapi seperti videotron cuma indoor bisa ganti-ganti conten melalui internet, Selain kewajiban papan nama setiap instansi pemerintah, serta banyak tamu luar daerah yg protes karena susah cari kantor kominfo juga sesuai tupoksi untuk layanan informasi internal pemkab dan elektronisasi, Masak kominfo pakai papan nama dari beton? Yang paling penting bisa ganti-ganti konten sesuai kebutuhan informasi,” ucapnya seraya meyakinkan bahwa pilihannya menggunakan Running Text seharga 30 juta lebih tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, Rabu (17/02/23) lalu.
Untuk diketahui di Diskominfo Bangkalan sendiri pada tahun 2021 sempat Viral pengadaan website pemkab yang menghabiskan anggaran hingga 587 juta rupiah.
Hal tersebut dianggap tidak wajar oleh salah satu ahli IT yang enggan disebutkan namanya karena website dengan alamat Bangkalankab.go.id tersebut menggunakan platform framework dengan Software Codelgniter yang jika menggunakan jasa pihak ketiga harganya diperkirakan hanya berkisar 25 hingga 50 juta rupiah.
Tidak hanya itu, pada tahun yang sama pengadaan paket Vidio Wall seharga 1,2 Miliar sempat menjadi temuan BPK karena harganya dianggap tidak wajar.
Dari hasil temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangkalan agar memerintahkan kepala dinas terkait mengintruksikan penyedia barang untuk melengkapi bukti kewajaran harga, untuk kemudian di review oleh inspektorat, dan apabila terdapat bukti ketidak wajaran harga agar selisih tersebut di kembalikan ke kas daerah.
Namun hingga saat ini, pemkab Bangkalan tidak pernah membuka ke publik apakah hal tersebut dianggap wajar atau harus mengembalikan ke kas negara. (Hasin)
