SURABAYA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus berupaya menghentikan perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Salah satunya dengan membangun 8.000 jamban yang tersebar di 26 kelurahan di enam kecamatan di Kota Pahlawan.
“Tujuannya adalah menuju perilaku masyarakat, stop buang air besar sembarangan atau ODF (Open Defecation Free). Ini adalah edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), salah satu upaya dalam merubah perilaku BABS pada masyarakat yang masih buang air besar sembarang tempat,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, di Surabaya, Jumat, 10 Februari 2023.
Dari 154 kelurahan, lanjut Nanik, sebanyak 128 kelurahan atau 83,12 persen sudah berstatus ODF pada 2022, naik 75 kelurahan dari tahun 2021 lalu. Saat ini, lanjut Nanik, pihaknya terus mematangkan strategi percepatan menuju Surabaya bebas BABS atau berstatus ODF pada tahun 2023.
“Kami target 26 kelurahan itu berstatus ODF pada 2023 ini. Makanya kami terus melakukan edukasi atau penyuluhan PHBS kepada masyarakat,” ujarnya.
Nanik mengaku upaya menghentikan BABS dengan tujuan penerapan PHBS juga menjadi bagian dalam mendukung konsep Kota Layak Anak (KLA). Yakni meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), bagi tenaga kesehatan, tenaga sanitarian, dan promosi kesehatan (promkes).
“Makanya kami terus melakukan penguatan dan pendekatan PHBS kepada keluarga. Seperti penyusunan perwali tentang percepatan penurunan stunting, SE Walikota tentang Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang di dalamnya terdapat regulasi terkait kesehatan,” katanya.
Sebab, menurutnya, capaian sudah ODF merupakan salah satu intervensi sensitif yang dilakukan untuk mengurangi penurunan penyakit melalui penyediaan sanitasi (jamban sehat) di masyarakat. “Hal ini sejalan dengan program STBM stunting di Kota Surabaya untuk mendukung penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengatakan pihaknya juga turut mendukung konsep Kota Layak Anak (KLA) dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinkes Kota Surabaya terdapat 26 kelurahan yang berasal dari 6 kecamatan di Kota Pahlawan belum berstatus ODF. Artinya, 25 kecamatan lainnya sudah berstatus ODF.
“Sebanyak enam kecamatan ini kita kejar supaya bisa menjadi ODF. Informasi dari Dinkes ada sekitar 6.000 titik yang belum berstatus ODF. Saat ini, DLH sedang mengerjakan itu. Untuk bulan Januari 2023, kita sudah mengerjakan 714 jamban dan sudah selesai,” kata Hebi sapaan akrabnya.
Hebi menjelaskan bahwa target pelaksanaan Jamban Sehat Individu tahun 2023 adalah sebanyak 8.000 titik. Karenanya, pihaknya menargetkan 1.000 pengerjaan jamban selesai dalam satu bulan. Sebab, dalam sehari pihaknya mampu melakukan 30-40 pengerjaan jamban.
“Karena target sehari harus menyelesaikan 30-40 pengerjaan jamban. Dalam prosesnya kami juga berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Melalui program jambanisasi ini, tentunya untuk menekan resiko penyakit pada kelompok rentan, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Hebi mengaku mengalami kendala karena kekurangan tenaga pekerja untuk melakukan pengerjaan jambanisasi, hingga akses mobilisasi bahan material untuk pengerjaan. Sebab, terdapat kesulitan untuk membawa bahan material, yakni harus memasuki gang sempit yang berdampak pada pengangkutan bahan material.
“Namun secara keseluruhan, warga menyambut baik program atau pengerjaan jambanisasi untuk penerapan PHBS agar berstatus ODF. Karena program ini gratis, jadi warga tidak dipungut biaya sepeserpun,” katanya. (Amal/Hasin)
