Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan dipermasalahkan oleh anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Bangkalan.
Hal itu dikarenakan selama ini dianggap tidak transparan bahkan diduga fiktif dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua DKR Bangkalan, Muhyi saat beraudiensi dengan pimpinan Dinas Kesehatan Bangkalan yang juga dihadiri oleh sebagian besar kepala Puskesmas di Bangkalan.
Menurutnya dana BOK ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Bangkalan.
“Harus di evaluasi terkait BOK ini, agar kemudian pelaksanaan nya benar-benar dilaksanakan dan berimplikasi maksimal terhadap peningkatan kesehatan masyarakat,” ucapnya Jum’at (06/01/23).
Muhyi meminta setiap puskesmas mengaktifkan media sosialnya dan menginfokan seluruh kegiatan yang dilakukan di masing-masing puskesmas tersebut.
“Kami minta semua puskesmas mengaktifkan media sosialnya, kegiatan apa yang dilakukan naikkan di medianya masing-masing, agar semua masyarakat tahu dan bisa mengawasi secara langsung,” lanjutnya.
Sekertaris Dinas Kesehatan Bangkalan, dr Farhat Surya Ningrat yang pada kesempatan tersebut mewakili Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan menemui para anggota DKR Bangkalan yang menggelar audiensi mengatakan bahwa dirinya menyambut baik masukan yang diberikan oleh para relawan DKR.
Bahkan pada saat itu juga, dirinya langsung mengintruksikan kepada semua Kepala Puskesmas untuk membuat jadwal kegiatan pada setiap bulannya, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat agar bisa di pantau dan diawasi secara langsung.
“Apakah perlu ada MOU antara Dinkes bersama seluruh puskesmas agar setiap bulannya bisa membuat jadwal dan menyampaikan ke dinas kesehatan? Kalau perlu ayo kita tandatangan,” tuturnya serius saat meminta para kepala puskesmas untuk membuat setiap kegiatan secara terjadwal dan disampaikan setiap bulan kepada Dinkes Bangkalan.
Namun begitu dirinya berpesan kepada relawan DKR yang hadir pada kesempatan tersebut dalam melakukan pengawasan dan komunikasi harus mengedepan kan etika yang baik.
“Kita ini kan sebenarnya teman, cuma kebetulan mereka (kepala Puskesmas, red) di terima PNS dan jadi kapus, jadi ayo komunikasi yang baik, awasi dengan baik, dan resiko menjadi pimpinan itu memang harus siap di awasi,” lanjutnya meminta agar para relawan dan Kapela Puskesmas diseluruh Bangkalan bisa bahu-membahu bersinergi untuk kesehatan masyarakat Bangkalan yang lebih baik.
Pada kesempatan tersebut DKR Bangkalan juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan di kabupaten Bangkalan, namun menurut Muhyi masih banyak yang harus di evaluasi termasuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. (Hasin)
