Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Pegiat anti korupsi Bangkalan, Mathur Husairi angkat bicara menanggapi sikap Manajer Unit Pelayanan PLN Bangkalan, Hari Purnomo kepada Media Lingkarjatim.com beberapa waktu lalu.
Menurut Mathur, seharusnya pihak PLN terbuka perihal anggaran biaya listrik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangkalan.
“Seharusnya pihak PLN terbuka urusan ini karena pembayaran menggunakan APBN,” ucapnya dengan nada kecewa.
“Jika seperti ini tanggapannya, jangan salahkan jika masyarakat punya prasangka buruk, dan menuding ada permainan antara PLN dan oknum,” lanjutnya menyayangkan perusahaan BMN yang memiliki jargon “PLN Bersih Tanpa Suap” tersebut tidak mau terbuka perihal anggaran negara.
Mathur juga berharap pihak pemerintah kabupaten Bangkalan tidak alergi terhadap transparansi anggaran.
“Pemkab juga tidak boleh alergi dengan transparansi anggaran yang digunakan untuk ranah publik,” tuturnya.
Hal tersebut, menurut Mathur adalah dalam rangka menghindari dugaan-dugaan dan persepsi buruk masyarakat tentang Bangkalan saat ini.
“Ini dalam rangka menghindari dugaan-dugaan yang mengarah pada penyelewengan anggaran di masing-masing OPD,” pungkasnya.
Seperti yang telah ditulis sebelumnya, berdasarkan penelusuran tim redaksi Lingkarjatim.com menemukan adanya alokasi anggaran untuk pembayaran Listrik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangkalan.
Alokasi anggaran tersebut beragam, mulai dari angka puluhan hingga ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.
Diantaranya, alokasi biaya listrik OPD yang sudah terkonfirmasi dan ditulis sebelumnya oleh media lingkarjatim.com adalah anggaran listrik Dinas Sosial sejumlah 89 juta rupiah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebesar 178 juta rupiah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk biaya Listrik Stadion Gelora Bangkalan (SGB) sebesar 477 juta rupiah, terakhir Dinas Perhubungan (Dishub) untuk biaya listrik Penerangan Jalan Utama (PJU) sebesar Rp.10 Miliar lebih.
Dari pemberitaan tentang anggaran biaya listrik beberapa OPD yang ditulis sebelumnya mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat kabupaten Bangkalan termasuk dari pegiat aktivis Anti korupsi di kabupaten Bangkalan.
Salah satu diantara berbagai tanggapan tersebut datang dari Ahmad melalui pesan WhatsApp ke nomor redaksi Lingkarjatim.
Dirinya mempertanyakan anggaran miliaran rupiah tersebut untuk lampu PJU dimana saja, karena menurutnya Bangkalan masih gelap gulita.
“10 M itu untuk PJU dimana saja, sepertinya Bangkalan masih gelap,” tulisnya.
Senada, pegiat anti korupsi Bangkalan, Mathur Husairi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur tersebut meminta redaksi untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut ke pihak terkait.
Melalui akun facebooknya, Mathur meminta redaksi untuk mengkonfirmasi kebenaran perihal besaran biaya listrik yang harus di tanggung oleh lembaga pemerintah di lingkungan pemkab Bangkalan tersebut.
“Yuk konfirmasi ke PLN, 400 juta loh bro,…..,” tulisnya melalui akun Facebook milik pribadinya.
Redaksi Lingkarjatim.com sudah berupaya mengkonfirmasi perihal kebenaran anggaran biaya listrik yang dihabiskan oleh beberapa OPD terkait.
Namun Manajer Unit Pelayanan PLN Bangkalan, Hari Purnomo enggan untuk memberikan jawaban perihal konfirmasi tersebut.
Menurutnya perihal komfirmasi pemberitaan terkait anggran biaya listrik OPD diluar kewenangan PLN.
“Terkait pemberitaan tersebut sebenarnya kan diluar kewenangan PLN, pak Hasin kan mengkonfirmasi, tapi kalau mengkonfirmasi sebenarnya itu juga diluar kewenangan PLN, malah nanti bisa menimbulkan persepsi negatif bagi pihak yang lain, jadi kalau sudah meminta sumber dari sumber tersebut Monggo itu sudah ada penjelasan dari sumber yang dimintai keterangan tersebut,” jawabnya Senin (28/11/22). (Hasin)
