SAMPANG, Lingkarjatim.com – Realisasi program Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluraga Harapan (KPM-PKH) di Kabupaten Sampang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasalnya kualitas bantuan yang bertujuan untuk pemulihan bencana corona atau covid-19 tersebut tidak layak konsumsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang, Achmad Muhtadin. Pihaknya mengatakan bahwa realisasi program BSB ditingkat desa perlu pengawasan ketat dari pihak terkait, pasalnya informasi yang berkembang di masyarakat ditemukan sejumlah beras bantuan tidak layak konsumsi.
“Saat realisasi bantuan ditingkat kelurahan kami (AKD, red) diberikan sampel kualitas beras layak konsumsi oleh Bulog, tapi disisi lain kami juga menemukan laporan kualitas beras yang tidak layak konsumsi,” katanya.
Sontak saja, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan semua Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sampang untuk melakukan penolakan terhadap kondisi beras bantuan yang dikirimkan oleh pihak Bulog penyalur.
“Kesepakatan bersama sejak awal sudah ditekankan pada kualitas beras, sehingga kami sepakat untuk menolak kalau memang ditemukan bantuan yang tidak layak konsumsi,” tambahnya.
“Ini sama halnya penyedia jasa mengkangkangi komitmen bersama, kami menduga beras yang disalurkan sisa stok tahun sebelum-sebelumnya,” geramnya.
Pihaknya berharap pihak penyedia bantuan beras tersebut memperhatikan kualitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, terlebih bantuan tersebut merupakan bantuan untuk program pemulihan bencana corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang.
“Mari apa yang menjadi kesepakatan bersama sejak awal dijalankan, karena apapun yang terjadi ditingkat desa, yang menjadi sasaran aduan masyarakat tentunya Pemerintah Desa,” harapnya. (Abdul Wahed)
