BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Loyalis Perubahan Bangkalan membawa beberapa tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dinas perindustrian dan ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Senin (19/10/2020).
Setidaknya ada lima tuntutan yang mereka bawa, yakni 1. Meminta dinas perindustrian dan tenaga kerja segera mewajibkan semua perusahaan untuk memberikan gaji sesuai UMK Bangkalan dan memberikan sanksi yang tidak memberikan gaji sesuai UMK.
2. Meminta kepada dinas perindusrtian dan tenaga kerja untuk mendata dan mengembangkan industri dalam bidang pertanian, perkebuana dan perikanan.
3. Meminta kepada dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk memfasillitasi dan memebrikan perhatian para pengrajin pandai besi.
4. Meminta kepada dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk mendorong atau membuat aturan di kabupaten Bangkalan 80 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan perusahan harus asli orang Bangkalan.
5. BLK yang ada di pesantren harus di maksimaljkan dan dimanfaatkan untuk meningkatan pelatihan dan pengembangan santri dalam bidang ketenagakerjaan.
Salah satu peserta aksi, Ahmad Annur mengatakan, kelima tuntutan itu dibawa lantaran sudah 11 tahun Madura, khususnya kabupaten Bangkalan memiliki akses jembatan suramadu sebagai penghubung atara Bangkalan dan Surabaya.Namun menurutnya, hal itu tidak memberikan dampak positif bagi kabupaten Bangkalan karena peran disperinaker Bangkalan kurang maksimal.
“Ternyata Bangkalan gagal memfaatkan akses potensial tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Maka peran dan fungsi disperinaker Bangkalan perlu dipertanyakan,” ujar dia.
Selain itu, Ahmad juga meminta disperinaker Bangkalan lebih aktif dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat Bangkalan untuk kemajuan Bangkalan.
“Disnaker harus jemput bola, jangan hanya menunggu masyarakat ikut pelatihan di BLK,” ucap dia.
Menanggapi hal itu, kepala disperinaker Bangkalan, Tamar Djaja mengatakan, terkait gaji sesuai UMK, pihaknya sudah melakukan pelaporan sesuai keadaan di lapangan.
“Informasi memang ada yang digaji tidak sesuai UMK, tapi ketika kami tanyakan langsung tidak ada yang mengaku, jadi kami laporkan sesuai laporan dari perusahaan,” kata dia.
Selain itu, Tamar mengaku secara umum pihaknya sudah melakukan semua tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi. Namun meski begitu dia akan menindaklanjuti hal tersebut.
“Akan kami tindaklanjuti, terutama program BLK komunitas di pesantren. Kami akan ajukan ke Banggar dan Timgar, meskipun sebenarnya program itu sudah ada, kendalanya karena belum punya instruktur di pesantren itu,” ucap dia. (Moh Iksan)
