PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Pimpinan dan ketua komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan Pakta integritas yang bermaterai.
Dalam Pakta Integritas tersebut, terdapat sejumlah Poin tuntutan yang tertuang diantaranya, mengutuk keras pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR RI, meminta DPRD Pamekasan bersama menolak pengesahan UU Omnibus Law, meminta DPRD Pamekasan membentuk lembaga hukum untuk melakukan yudisial review dan meminta DPRD Pamekasan mengirim tuntutan ini langsung ke DPR RI.
Berdasarkan pantauan, yang ikut menandatangani fakta integritas itu diantaranya, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, Wakil Ketua, Hermanto, Wakil Ketua, Harun Suyitno, Ketua Komisi 1, Imam Hosairi, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, Isma’il dan Ketua Komisi 4, Muhammad Sahur.
“UU yang telah disahkan itu bisa digugat termasuk UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menggugatnya harus ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, (9/10/2020).
Politisi PPP itu bersedia mengantarkan langsung gugatan semua masyarakat Pamekasan tentang penolakan UU Cipta Kerja ke pusat langsung.
Secara kelembagaan DPRD Pamekasan masih belum menyatakan sikap, apakah menolak atau menerima pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Dan untuk menentukan sikap menolak dan tidaknya, kami masih melakukan rapat dengan semua anggota DPRD,” katanya.
Sementara secara pribadi pihaknya menolak pengesahan Omnibus Law, “partai saya memang menerima, tapi secara pribadi saya menolak dan lebih setuju untuk dikembalikan ke UU sebelumnya,” pungkasnya. (Supyanto Efendi).
