SAMPANG, Lingkarjatim.com – Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) DPRD Kabupaten Sampang hingga kini terus melakukan rapat koordinasi diinternal tentang lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam realisasi anggaran kegiatan tahun 2019 pasca keluarnya rincian audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa timur.
Dimana lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undangan yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sesuai dengan berkas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Sampang tahun 2019 nomor 506/S-HP/XVIII.SBY/06/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Joko Agus Setyono.
Tercatat. BPK menemukan adanya ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain.
Realisasi belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan penyehatan lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp. 1.379.192.422,74
12 paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD dilingkungan Pemkab Sampang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 1.279.079.229,55 dan enam diantaranya belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 86.147.059,82
Delapan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada 2 OPD dilingkungan Pemkab Sampang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 1.088.288.839,31
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panja LHP-BPK DPRD Kabupaten Sampang Agus Husnul Yakin. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus mengkaji isi catatan yang dikeluarkan oleh BPK pada realisasi program kegiatan 2019 bersama internal dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait.
“Disana sudah jelas ada delapan rekomendasi hasil temuan untuk sesegera mungkin diselesaikan oleh Pemkab Sampang,” katanya.
Tak hanya itu, satu satunya politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bahari itu akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi program kegiatan di lapangan.
“Kita lihat saja, tidak menutup kemungkinan nantinya akan turun ke bawah untuk memonitor langsung ke lapangan,” tegasnya. (Abdul Wahed)
