SAMPANG, Lingkarjatim.com – Menjelang pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Sampang, Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 bentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya Dinas Pendidikan (Disdik), Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Usai rapat koordinasi, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sampang, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan bahwa pemanggilan terhadap ketiga instansi terkait tersebut, guna meminta keterangan dan terkait persiapan dan kesiapan jelang memasuki masa aktif pendidikan di Kabupaten Sampang.
“Kami tidak ingin ada klaster baru di sektor pendidikan, makanya perlu meminta dan mengorek keterangan kondisi yang terjadi, baik di pondok pesantren dan di sekolah formal,” katanya.
Dikatakannya, ada perbedaan yang cukup mencolok disisi layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan masing-masing, sebut saja di pondok pesantren yang sudah memulai aktivitasnya kembali, namun belum masuk aktif sekolah.
“Sedangkan di Disdik Sampang masih belum ada kejelasan opsi pola kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan, karena sampai saat ini ada tiga opsi yang akan direalisasikan, salah satunya secara virtual, mandiri, dan pembatasan jumlah peserta didik,” tambahnya.
“Kemendag mengklaim bahwa pondok pesantren aman dari covid-19, sedangkan Disdik masih belum ada kejelasan pola kegiatan belajar mengajar,” timpalnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama Pemkab Sampang dan Kemenag setempat akan melakukan kegiatan rapid test massal terhadap salah satu pondok pesantren sebelum memasuki masa kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan dan memberikan rasa aman kepada ada semua Santri yang berada di naungan pondok pesantren masing-masing.
“Itu sedikit solusi yang diberikan oleh kemenag, karena pondok pesantren ini ibarat dengan isolasi kelompok Mandiri, jadi sebelum tanggal 13 kemungkinan besar akan dilakukan Revi test dan mengambil sampel salah satu pondok pesantren,” jelasnya.
Tak hanya itu, politisi muda Partai PPP Kota Sampang ini akan melakukan rapat koordinasi dengan pucuk pimpinan di Kabupaten Sampang, Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dalam upaya meminimalisir sebaran virus Corona di tingkat layanan pendidikan.
“Artinya, kami juga memerlukan solusi konkrit dari Pemkab Sampang untuk bagaimana sebaran ini juga tidak merambah ke sektor pendidikan maka perlu hadirnya seorang Bupati Sampang dan Dinas Kesehatan setempat,” tandasnya. (Abdul Wahed)
