SAMPANG, Lingkarjatim.com – Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tergolong lemah. Hal tersebut terkuak saat Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara khusus menggelar rapat evaluasi terkait tentang realisasi PAD dengan seluruh Kepala OPD dan Pimpinan BUMD di Aula Pemkab Sampang.
Dalam laporan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa target penerimaan PAD di 2020 semula sebesar Rp.198.956.511.965 namun karena ada rasionalisasi Covid-19 menjadi Rp. 166.346.873.852.
Dari target tersebut hingga Bulan Mei 2020 terkumpul sekitar 39,79 persen yang telah tercapai atau sekitar Rp. 66.182.233.201.
Pihaknya mengatakan bahwa penurunan target PAD tersebut karena Pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa sektor yang tidak bergerak beberapa bulan seperti halnya pariwisata dan perhotelan.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam kesempatan tersebut meminta masing-masing OPD, Camat dan Pimpinan BUMD untuk menjelaskan hasil PAD yang didapat dan beberapa kendala yang terjadi di lapangan.
Tak hanya i tu,Bahkan ada pula yang disemprot karena tidak memiliki dasar dan penghitungan yang jelas sehingga membuat orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu geram.
“Kami ingin melihat dan mengetahui masalah yang ada dalam realisasi pencapaian PAD ini, sehingga dapat dicari solusi untuk kedepannya,” katanya.
Pada tahun ini, pihaknya memang menerima beberapa keluhan dari beberapa OPD dampak dari Covid-19 yang membuat mereka kesulitan mengejar target PAD.
“Saya berpesan jangan sampai Corona yang disalahkan terus, bisa jadi OPD memang ada ketidakmampuan sehingga timbul rasa pesimis,” tambahnya.
Pihaknya mewanti-wanti kepada para Organisasi Perangkat Daerah agar selalu bersinergi sebab dalam sistem birokrasi merupakan suatu organ yang tak terpisahkan antara satu sama lain.
“Setelah mendengar paparan OPD bagaimana bisa kita akan mengejar target, banyak yang bohong dan datanya tidak akurat serta belum ada sinergi antara OPD yang satu dengan yang lain, kita akan evaluasi hal ini,” tegasnya. (Abdul Wahed)
