SUMENEP, Lingkarjatim.com — Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir mengatakan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari sejumlah pengasuh Pondok Pesantren di Sumenep. Aspirasi itu, diantaranya para pengasuh Ponpes ini berharap agar kegiatan pendidikan di pesantren bisa kembali dilakukan.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengambil langkah kongkrit untuk menyikapi permintaan sejumlah tokoh agama itu. “Setelah Idul Fitri, saya banyak menerima permintaan dari beberapa pengasuh Ponpes di Sumenep agar aktivitas belajar mengajar bisa kembali dilakukan,” katanya, Kamis (28/05).
“Permintaan ini harus disikapi dengan serius, dimana Pemkab Sumenep harus melakukan langkah konkrit untuk menjamin para santri bisa kembali belajar,” sambung Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia mengatakan, pemerintah setempat bisa mengambil langkah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Protokol Kesehatan Covid-19 pada pesantren. Selain itu, sebelum kegiatan pesantren kembali dilakukan, Pemerintah hendaknya melakukan rapid test, baik pada santri maupun pada tenaga pendidik.
“Langkah tersebut bisa berupa pemberian bantuan sarana dan prasana pesantren sesuai protokol kesehatan COVID-19 seperti bilik disenfektan, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan obat-obatan. Bisa juga dilakukan rapid test bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hamid mengatakan, saat ini masih banyak pesantren di Sumenep yang berjalan dengan kondisi seadanya. Sehingga diperlukan edukasi oleh pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 dikalangan pesantren.
“Banyak sarana di pesantren yang kondisinya seadanya. Di sini pemkab bisa melakukan sosialiasi dan edukasi sehingga berbagai sarana pesantren mulai dari ruangan belajar, kamar mandi, tempat wudhu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan COVID-19,” katanya.
Selain itu, di tengah pandemi ini, ia berharap Pemkab Sumenep menyediakan anggaran khusus untuk pesantren. Hal itu dibutuhkan untuk menunjang ketahanan ekonomi, terlebih dengan akan dilakukannya kebijakan new normal. Sehingga aktivitas pendidikan di pesantren juga berjalan normal.
“Demikian pula dengan alokasi anggaran untuk menunjang ketahanan ekonomi santri dan para pengajar yang diperlukan dalam memasuki New Normal, sehingga aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren bisa berjalan lancar dan tetap aman dari potensi penularan virus corona,” tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim mengatakan, sejumlah pesantren di Sumenep menunda waktu kembali santri ke Pondok setelah sebelumnya mereka pulang, baik sebelum maupun menjelang idul fitri.
“Annuqayah diundur, Al-Amien juga diundur, semuanya yang masuk, karena itu koordinasi dengan kami, semuanya diundur, semua pondok-pondok yang besar karena koordinasi dengan kami diundur, entah pondok-pondok yang cuma lima santri,” kata Busyro, Rabu (27/05) kemarin. (Abdus Salam)
