SAMPANG, Lingkarjatim.com – Gabungan aktivis di Kabupaten Sampang menilai lambannya realisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diduga akibat ketergantungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sektor kepada pemerintah desa di Kabupaten Sampang.
Hal tersebut terkuak setelah gabungan aktivis Kota Bahari itu melakukan audiensi dengan DPMD Kabupaten Sampang, pasalnya hingga kini dinas terkait berlindung dari perampungan data penerima manfaat dari tingkat desa.
“Di Kabupaten Sampang ini ada beberapa program bansos, jadi tinggal menyandingkan data dari semua bansos yang ada, sehingga akan diketahui apakah warga yang bersangkutan tercover atau tidak,” celetuk Siti Farida saat audiensi berlangsung.
Ia juga mengatakan bahwa selama ini alasan klasik dinas terkait yakni pada validasi data, alhasil pihaknya menduga ada masalah data sejak awal sebelum wabah virus corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang.
“Secara umum pemerintah desa sudah memegang data penerima manfaat bansos, tapi nyatanya terlalu lama, jangan-jangan ini ada silent data sebelumnya, dan anehnya dinas terkait tidak ada ketegasan dan terlalu memanjakan pemerintah desa,” tegasnya.
Aktivis kaum hawa kelahiran Kabupaten Jember itu juga melihat DPMD Kabupaten Sampang krisis strategi dan formula data yang valid dan akurat data tentang masyarakat diberbagai lapisan, sehingga setiap ada program bantuan percepatan penanganan karena bencana harus dilempar kembali kepada pemerintah desa.
“Dinas terkait harus memiliki strategi dan formula data, karena selama ini terkesan tidak ada kepedulian terhadap masyarakat miskin terdampak sebaran virus corona,” imbuhnya.
“Jangan terlalu memanjakan pemerintah desa yang terkesan lalai dan lamban dalam melakukan tindakan,” kesalnya.
Sementara itu. Abd Malik Amrullah Kepala DPMD Kabupaten Sampang mengatakan bahwa setelah ada masukan dari aktivis ini, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Desa dan pihak terkait untuk melakukan percepatan pencairan tahap pertama dengan sistem pembayaran tunai.
“Sampai saat dari 60 desa yang mengajukan permohonan, baru 41 desa yang valid, kemungkinan akan dicairkan dalam minggu ini,” katanya.
“Sisanya karena kami berhati-hati takut tumpang tindih dengan bansos lainnya,” kelitnya.
Lebih jauh yang menjelaskan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti Pemerintah desa untuk segera melakukan tahapan proses pencairan BLT dana desa, bahkan sudah dilengkapi dengan surat dari Kementerian terkait untuk melakukan percepatan.
“Sedari dulu sudah diwanti-wanti, tapi tidak digubris,” tambahnya.
“Jurus apalagi yang harus saya sampaikan, karena dari dulu setiap intruksi yang diberikan tidak langsung direalisasikan,” timpalnya. (Abdul Wahed)
