SAMPANG, Lingkarjatim.com – Bupati Sampang Slamet Junaidi dibuat geram setelah mengunjungi posko penanganan Covid 19 Kecamatan Karang Penang.
ketika tiba di posko dan menanyakan data ODP dan ODR. Kepala Puskesmas Karang Penang hanya menjawab secara lisan tanpa data tertulis.
Tak sampai disitu, puncak teguran keras itu ketika Bupati Sampang menanyakan jumlah pendatang yang dari luar negeri dijawab oleh Kepala Puskesmas Karang Penang dengan data yang menurutnya tidak valid.
Padahal ada satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) beberapa hari yang lalu ketika melakukan screening dan pendataan di Posko Covid-19 Kabupaten Sampang Gedung Kesenian tidak masuk di data Puskesmas Karang Penang.
“Dinas Kesehatan masih ingat ada TKW dari Malaysia yang berasal dari Karang Penang waktu itu ? Apakah datanya sudah diturunkan ke bawah ? Kok Kepala Puskesmas Karang Penang tidak mengetahui itu,” ucap Bupati Sampang H. Slamet Junaidi ketika menelpon Kepala Dinkes.
Di balik sambungan teleponnya, Kepala Dinkes berdalih jika semua data warga yang datang dari zona merah maupun luar negeri di Posko Kabupaten telah diturunkan ke Puskesmas masing-masing agar mendapatkan pengawasan dan pemantauan. Namun yang terjadi sebaliknya, Kepala Puskesmas Karang Penang tidak mengetahui dengan datangnya TKW yang dimaksud sehingga hal itulah membuat Bupati Sampang geram.
“Jangan main-main dengan data, kalau dari Kabupaten dan Kecamatan tidak sinergis datanya ini yang akan terjadi, para perantau lepas dari pengawasan tim medis,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa penyajian data menurutnya jangan dianggap sepele sebab dari hal itulah akan dilakukan langkah langkah berikutnya untuk monitoring para perantau yang datang dari zona merah.
“Jika hal kecil berupa data saja sudah tidak sinkron bagaimana harus turun ke bawah dan melakukan monitoring, ini bencana dunia jangan seolah-olah tidak mau peduli,” pesannya kepada Camat dan Kepala Puskesmas Karang Penang.
Dikatakannya, bahwa dalam kegiatan pemantauan Posko Covid-19 di tingkat Kecamatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kinerja para petugas di bawah berjalan dengan prima, terutama dalam pemantauan pergerakan arus keluar-masuk warga dari luar daerah ke Kabupaten Sampang.
“Kami hanya ingin layanan kesehatan ini sampai kepada masyarakat secara langsung, maka hadirnya posko kesehatan ditingkat kecamatan ini manjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa jika ada warga yang datang dari luar, maka mereka wajib melapor dan didata pada posko gugus tugas yang ada ditingkat desa dan kecamatan, untuk selanjutnya dilakukan karantina atau isolasi diri secara mandiri sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Karena setiap posko baik di tingkat Kabupaten dan perbatasan serta di Kecamatan ditugaskan untuk mendata dan melakukan screening awal kepada para perantau dan warga Sampang yang baru datang dari zona merah,” tegasnya.
“Kami bersama Forkopimda turun langsung ke bawah ingin memastikan jumlah ODR dan ODP ini didata dengan baik serta posko yang ada bisa betul-betul mendata dan melakukan screening awal kepada para warga yang datang dari luar Kabupaten Sampang,” tuturnya.
Sekedar informasi, dalam kegiatan pemantauan tersebut terdiri dari Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra, Komandan Kodim (Dandim) 0828/Sampang Letkol Arm. Mulya Yaser Kalsum, dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sampang. (Abdul Wahed)
