SURABAYA, Lingkarjatim.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan agar kepala daerah tidak bermain-main khususnya dalam perizinan investasi. Ia meminga bupati/wali kota membuka pintu dan mempermdah investasi masuk ke wilayahnya.
“Tolong jangan pernah bermain-main dalam perizinan, apalagi mempersulit perizinan. Presiden sudah katakan, buka karpet merah bagi para investor yang akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Firli, saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim tahun 2020, di Grand City, Surabaya, Kamis (9/1/2020).
Firli menegaskan, ada beberapa fokus KPK di lapangan. Salah satunya terkait pelayanan publik dan tata niaga adalah salah satu strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK). Sehingga, kata Firli, pihaknya tidak ingin ada kepala daerah terjerat kasus karena bermain-main dalam perizinan, yang akhirnya terjadi suap.
Selain itu, pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi juga menjadi fokus KPK. Firli pun kembali meminta kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Dalam menetapkan APBD, jangan ada uang ketok palu. Saya mohon maaf betul, jangan terjadi dan tidak boleh terjadi uang ketok palu itu. Jangan sampai terjadi di Jatim. Sekali lagi saya ulangi, tolong kepala daerah agar tidak main-main dalam hal ini,” ujarnya.
Firli juga meminta agar kepala daerah tidak bermain dalam rotasi jabatan di lingkungannya. Firli berharap rotasi jabatan di lingkungan Pemda bisa dilaksanakan transparan, tanpa ada jual beli jabatan.
“Tolong untuk rotasi-rotasi jabatan dilaksanakan transparan, dan diikuti oleh seluruh pegawai yang memiliki kompetensi. Jangan ada deal-deal tertentu,” kata Firli. (Amal Insani)
