SURABAYA, lingkarjatim.com – Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro mengunjungi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya, di Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (27/12/2019).
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mendorong sejumlah balai besar yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian PUPR di daerah, agar memperhatikan pembangunan di Madura.
“Kami ingin mendorong balai besar di Jawa Timur sebagai perpanjangan tangan dari kementerian PUPR, untuk bagaimana Madura, dari sisi anggaran bisa bertambah dan diprioritaskan pada 2021 mendatang,” kata Syafiuddin.
Menurut dia, porsi anggaran untuk Madura yang ertuang dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) 2020 disebut sangat minim.
Karena itu, ia merasa perlu untuk mendorong para pimpinan balai besar agar bersama-sama merencanakan RAPBN 2021 sehingga Madura mendapat porsi anggaran yang mencukupi.
“Di 2020, kekuatan APBN kita Rp 2500 triliun, kami berharap untuk Madura sesuai dengan porsi yang ada. Kita menganalogikan minimal 2-5 persen, untuk kepentingan masyarakat Madura,” ujar dia.
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wikis dan Lingkar Selatan, Syafiuddin mengapresiasi pemerintah pusat, karena regulasi tersebut bisa menjadi sandaran untuk membangun Madura lebih baik.
Hambatan Pembangunan di Madura
Dalam kunjungannya ke kantor BBPJN, para pimpinan balai besar, di antaranya BBPJN VIII Surabaya, BBWS Brantas, dan Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, mengungkapkan bahwa kesulitan utama dalam pembangunan di Pulau Garam adalah faktor komunikasi dengan para tokoh setempat yang menolak adanya pembangunan.
Menyadari hal itu, Syafiuddin berkomitmen untuk mendorong para stakheholder di Madura, baik itu pimpinan di pemerintahan daerah, ulama, maupun patron blater yang juga menjadi panutan warga Madura.
“Ya, kami akan menyosialisasikan dengan stakeholder dari beberapa unsur tadi, bahwa pembangunan ini penting untuk anak cucu kita. Ini demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Madura,” tutur dia.
Di samping itu, ia juga menjalin sinergi dengan pimoinan balai besar sebagau perpanjangan tangan Kementerian PUPR untuk menggoalkan tujuan besar pembangunan Madura pada 2021 mendatang dengan porsi anggaran yang mencukupi.
“Tanpa anggaran, tidak bisa kemandirian dan kesejahteraan itu dicapai. Kita akan tetap terbelakang. Makanya, SDM harus betul-betul kita tingkatkan, SDA kita pertahankan untuk tidak dieksploitasi hanya untuk kepentingan masyarakat luar Madura,” imbuhnya.
Prioritaskan Madura
Sementara itu, Kepala BBPJN VIII Surabaya Ahmad Subki mengutarakan, pertemuan dengan Syafiuddin Asmoro selaku Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Madura, akan menambah jalinan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Sehingga, kata dia, ke depan ada titik temu yang ingin dicapai bersama. Selain itu, komunikasi ini dibangun supaya program antara legislatif yang mewakili dapil Madura dapat disinkronisasi dengan program di BBPJN.
“Jadi supaya efektif dan program itu berjalan. Saling komunikasi, sehingga apa yang dibutuhkan rakyat Madura sebetulnya, visinya sama dengan apa yang dilakukan oleh kami,” kata Subki. (Eddy Aryo)
