BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pembangun rest area Tanean Suramadu di wilayah kaki Suramadu sisi Madura tepatnya di Desa Pangpong, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Kamis (26/12).
Sidak itu dilakukan lantaran pembangunan yang dimulai sejak tahun 2016 itu hingga saat ini tak kunjung beroperasi, sehingga muncul anggapan bahwa BPWS tidak bekerja.
H. Syafiuddin menyampaikan, sidak itu merupakan fulow up dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPWS di Gedung Nusantara II (17/11) terkait pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan pembangunan wilayah Suramadu khusus KKJSM itu.
Menurutnya, setelah melihat secara langsung pembangunan di rest area Tanean Suramadu itu berbeda dari yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan pihaknya mengapresiasi terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan BPWS itu.
“Ini sangat berbeda dengan yang kita bayangkan, kalau sebelumnya kita menganggap BPWS tidak bekerja dan harus dihapu, setelah melihat hasilnya justru sebaliknya. Kita akan dorong pembangunan yang di tangani BPWS ini,” ujar dia usai sidak.
Syafi juga menyampaikan, pihaknya akan meminta ke pimpinan komisi v untuk menyurati presiden terkait struktur organisasi BPWS yang sampai saat ini masih berstatus Plt. Karena status itu yang menjadi kendala saat ini.
“Struktur organisasi BPWS harus secepatnya disempurnakan, agar dalam mengeksekusi pekerjaan tidak gamang dan dapat melaksanakan inovasi dan torobosan secara maksimal,” kata dia.
Syafi juga berharap, ke depan pemerintah pusat bisa memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat madura khususnya dari segi pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.
“Populasi masyarakat Madura 8-9 persen dari populasi nasional, artinya ini bagian dari kekuatan Indonesia. Jadi seharusnya memang ada perhatian khusus terhadap masyarakat Madura,” ucap dia.
Sementara itu, Plt Deputi Pengendalian BPWS Hadi Roseno membenarkan yang menjadi kendala saat ini adalah posisi pimpinan yang masih Pelaksana tugas (Plt). Sehingga percepatan pembangunan menjadi tersendat.
“Kita berharap para pimpinan segera definitif agar dapat bekerja dengan tugas dan fungsinya dan anggapan negatif masyarakat terkait BPWS bisa terjawab,” kata dia.
Selain itu, dia juga mengatakan pembangunan yang menelan anggaran ratusan miliar itu akan segera selesai dan akan segera dapat digunakan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat yang terdampak.
Terkait pemanfaatan pembangunan itu, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten khususnya Bangkalan yang terdampak pembangunan.
“Mudah-mudahan tahun 2020 sudah bisa dimanfaatkan, dan kita prioritaskan masyarakat yang terdampak,” ucap dia. (Moh Iksan)
