SURABAYA, lingkarjatim.com — Program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal terus ditingkatkan pencapaiannya tahun depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tak hanya jumlah penerima manfaatnya yang bakal ditambah, tapi juga kualitas rumah yang dibangun.
“Rumah fakir miskin yang kita bantu renovasinya tak hanya harus layak huni. Tapi juga harus memenuhi standar sebagai rumah sehat. Berarti renovasi harus bisa memperbaiki kualitas ventilasi, sanitasi, jamban sehat, dan aliran udara serta pencahayaan rumah tersebut,” kata Eri Cahyadi, Jumat (13/12).
Program bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) adalah program Pemkot Surabaya yang dilakukan sejak 2017.
Program ini dilakukan dengan merenovasi rumah warga fakir miskin yang diusulkan masyarakat. Tujuannya, mengembalikan fungsi dan kualitas tempat tinggal fakir miskin.
Program bedah rumah tersebut juga menjadi satu bagian dengan implementasi program pembangunan jamban. Total pelaksanaan program tersebut pada 2017 berhasil melakukan 1.629 pembangunan.
Rinciannya, sebanyak 1.442 rumah berhasil direnovasi sedangkan sebanyak 187 jamban berhasil dibangun.
Pada 2018, angka penerimanya bertambah. Yakni, 1.648 pembangunan. Rinciannya, 1.012 rumah berhasil dibangun sedangkan jambannya sebanyak 636 unit.
Pada tahun tersebut, kata Eri, pemkot membuat pembagian rumah tidak layak huni berdasarkan tipe-nya. Masing-masing memiliki nilai renovasi rumah yang berbeda.
Misalnya untuk tipe I nilai perbaikannya mencapai Rp 5 juta sedangkan tipe II Rp 15 juta, tipe III Rp 25.000.000, dan tipe IV Rp 30 juta.
“Karena rumah tidak layak huni ini ukurannya beragam. Tidak semua rumah dihuni hanya satu keluarga saja. Ada satu rumah yang isinya sampai 5 keluarga. Tentu, nilai perbaikannya berbeda,” kata pejabat pemkot yang besar di Kawatan, Kecamatan Bubutan, tersebut.
Eri mengatakan, untuk tahun 2019, jumlah bedah rumah memang menurun jadi 1.090 unit. Namun, kualitasnya bertambah karena hanya rutilahu tipe IV saja yang dibangun dengan nilai perbaikan per rumah mencapai Rp 30 juta.
Total bedah rumah yang dilakukan pemkot selama tiga tahun mencapai 3.544 unit.
Eri menambahkan, setelah tiga tahun berjalan, tahun depan program tersebut harus naik kelas. Tidak hanya penerima manfaatnya saja yang bertambah. Tapi juga kualitas rumah yang dibangun.
Kemudian data penerima juga harus singkron dengan daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, selama ini penentuan penerima bantuan masih mengandalkan usulan dari masyarakat.
“Tahun depan juga harus kita tambah penerima bantuannya. Dengan komitmen Bu Risma yang begitu besar kepada orang-orang tak mampu, saya yakin tahun depan kita bisa meningkatkan jumlah penerimanya hingga dua kali lipat. Bismillah. InsyaAllah bisa,” katanya.
Sunarti, salah seorang penerima program yang bekerja sebagai pedagang rujak di Jl Ikan Kerapu, Perak Barat, mengatakan, hidupnya jauh lebih sehat sejak rumahnya diperbaiki.
“Mulai dari plafon, dibikinkan kamar mandi, WC, ruang tamu, kamar dua, pintu, dan jendela,” ujar dia. (Eddy Aryo)
