SAMPANG, Lingkarjatim.com – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang di penghujung tahun 2019 tergolong rendah. Hingga bulan Desember serapan anggaran baru sekitar 85 persen.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Saryono membenarkan serapan anggaran yang rendah itu.
Menurut dia, penyebabnya rendahnya serapan anggaran karena leletnya realisasi anggaran di dua dinas teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang.
“Memang rata-rata kedua dinas itu baru menyelesaikan serapan anggaran pada akhir tahun, kalau dinas lainnya di triwulan ketiga akhir,” katanya.
Saryono mengatakan tahun depan akan lebih intens melakukan rapat koordinasi dengan semua dinas dilingkungan Pemkab Sampang untuk mengikuti semua tahapan yang berhubungan dengan serapan anggaran agar tak kembali terulang.
“Mulai dari perencanaan hingga selesai, sehingga tidak terus menerus terjadi keterlambatan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sampang, Moh Fauzan melihat fenomena keterlambatan serapan anggaran pada dinas teknis itu, tidak lepas dari kebiasaan buruk yaitu program fisik kerap mulai dikerjakaan pada akhir tahun. Bahkan tidak sedikit, proyek yang dikerjakan mepet deadline yang telah ditentukan.
“Alasan karena ada tahapan yang harus dilakukan, seperti perencanaan hingga realisasi anggaran ini menjadi alasan yang lumrah, harusnya Pemkab Sampang melalui dinas terkait mampu mengestimasi waktu secara optimal bukan malah dijadikan kebiasaan buruk yang dipertahankan,” katanya.
Namun demikian, pihaknya meminta agar serapan anggaran bukan dijadikan landasan awal sebagai kunci sukses realisasi program kegiatan di Kabupaten Sampang, tapi lebih kepada asas manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait, terlebih harus ada target pencapaian pembangunan yang berjenjang.
“Kami rasa Pemkab Sampang sangat bisa mengestimasi waktu yang ada, namun tetap manfaat dari kegiatan yang harus diutamakan, bukan ujub-ujub agar serapan anggaran dihabiskan,” tegasnya.
(Abdul Wahed)
