SUMENEP, Lingkarjatim.com – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep menjadwalkan tiga paripurna digelar sekaligus pada Rabu malam (27/11). Yaitu Paripurna pengesahan APBD Sumenep 2020, Bapemperda, dan Paripurna Badan Kehormatan.
Namun hasrat ‘sekali dayung tiga pulau terlampaui’ itu gagal. Yang terlaksana hanya paripurna Pengesahan APBD 2020, sedang Paripurna Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK) batal.
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan dua paripurna batal sejumlah fraksi menyetorkan rekomendasi delegasi, bahkan ada fraksi yang mencabut surat rekomnya.
Menurut Hamid, sebenarnya sudah ada lima fraksi yang menyetorkan surat delegasi, namun kemudian satu fraksi mencabut kembali surat delegasinya.
“Bahkan ada fraksi yang dicabut. Sehingga tidak bisa digelar. Kami beri kesempatan pada mereka untuk melakukan komunikasinya di internal fraksi,” kata Hamid, Kamis (28/11), tanpa menyebut nama fraksi dimaksud.
Kata Hamid, sesuai rapat pimpinan DPRD, Paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan tersebut akan dijadwalkan kembali setelah anggota DPRD Sumenep selesai melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah.
Mekanisme pengisian Bapemperda sendiri, kata Hamid beraifat proporsional. Setiap partai atau fraksi dipastikan memiliki jumlah wakil berbeda. Sesuai keterwakilan di kursi DPRD.
“Kalau PKB itu dapat tiga. Kalau PPP itu dapat dua. Karena ini sudah ada hitung-hitungannya. Jadi bersifat proporsional,” tambah Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sedangkan untuk Badan Kehormatan Dewan, anggota DPRD Sumenep lima periode itu mengatakan, BK hanya akan diisi oleh lima orang. Jadi, dua fraksi dipastikan tidak memiliki anggota di BK.
Untuk metode pemilihan sendiri, kata Hamid, nanti setiap fraksi tetap mengajukan delegasi satu orang. Hanya saja, akan dipilih oleh anggota, sehingga ada dua orang yang akan gugur.
“Iya semua anggota memilih. Cuma bagaimana mekanismenya nanti akan kita tawarkan di Paripurna,” tambah legislator adal Dapil IV Sumenep itu. (Abdus Salam)
