Surabaya, Lingkarjatim.com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ini menjadi sorotan tidak hanya oleh awak media, melainkan juga dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait lawatannya ke Luar Negeri yang diduga menggunakan APBD.
Mulanya pada Selasa (19/11/19) Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memberikan keterangan resmi melalui press release bahwa Risma tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019, Febri menjelaskan bahwa Risma hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali.
“Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang. Sehingga, lawatan tersebut tidak menggunakan APBD Kota Surabaya.
Namun, pernyataan Febri tersebut dibantah langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Baginya, setiap Kepala Daerah yang lawatan ke Luar Negeri rata-rata menggunakan APBD.
“Surat yang masuk rata-rata APBD, Jadi kalau betul dibiayai dari pengundang, berarti doubel budget atau suratnya salah ketik,” katanya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019 di Grand City, Jumat (22/11).
Khofifah menambahkan, saat ada kepala daerah yang izin keluar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun Khofifah sekali lagi menegaskan bahwa, rata-rata menggunakan APBD.
“Boleh dicek suratnya, karena surat ini sampai ke Kemendagri, Kalau diundang dan dibiayai dari pengundang itu biasa, Kalau memang dibiayai saya takut dobel budget,” imbuhnya.
Menanggapi polemik ini, media lingkar Jatim mencoba untuk menggali lebih dalam tentang informasi dari banyak pihak untuk mengetahui apakah hanya pemerintah kota Surabaya yang menggunakan APBD saat lawatan ke luar negeri.
Ternyata, diketahui bahwa dilingkaran OPD Provinsi Jawa Timur sendiri sebenarnya memiliki masalah yang sama dimana hampir setiap Anggaran yang direncanakan untuk APBD 2020, perjalanan dinas menghabiskan dana yang juga tidak sedikit.
Sebagaimana temuan dari Center for Islam and Democracy Studie (CIDE’) terkait RKA APBD 2020, diketahui bahwa di Dinas Pemuda dan Olahraga saja menganggarkan dana 2,6 M untuk perjalanan dinas dalam daerah , dan 1,4 M untuk perjalanan dinas luar daerah.
Kemudian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan yang pada APBD 2020 menganggarkan dana sebesar 38 milyar, setelah dilihat lebih jauh, anggaran sebesar itu banyak dihabiskan bukan pada pemberdayaan, melainkan untuk gaji pegawai, honorium, konsumsi serta perjalanan dinas. Perjalanan dinas sendiri menganggarkan 6,6 M pada APBD 2020.
Lalu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk perjalanan dinas saja menghabiskan anggaran hingga 8.6 Milyar dan Kesekretariatan Daerah Biro Administrasi dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur yang merencanakan Anggaran 27,2 M untuk perjalanan dinasnya.
Ahmad, direktur CIDE’ mengatakan kalau Khofifah jangan jauh-jauh mengomentari perjalanan dinas Walikota Surabaya, sebab di lingkaran OPD yang dibawahinya juga banyak masalah serupa.
“Menurut hemat saya, Gubernur Jawa Timur jangan jauh-jauh mengomentari perjalanan Dinas wali kota Surabaya ibu Risma yang ke luar negeri. Sebab, di lingkungan Pemprov saja untuk perjalanan Dinas ada di angka yang cukup fantastis. Bahkan berdasarkan hasil kajian kami menemukan salah satu internal Gubernur yaitu Kesekretariatan Daerah Biro Administrasi dan Kesejahteraan Sosial belanja perjalanan Dinasnya mencapai 27,2 miliar, ini bukan angka sedikit. Seharusnya, Gubernur juga bisa mengoreksi bawahnya. Lihat saja biaya perjalanan Dinasnya disetiap OPD ini cukup tinggi anggarannya.” Katanya dengan wajah geram.
Senada dengan Ahmad, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mathur Husyairi juga mengatakan hal serupa. Baginya, polemik ini bermula dari ketidak terbukaan informasi pada publik terkait perjalanan Dinas Walikota Surabaya, dia juga mempertanyakan motivasi Gubernur Jawa Timur terkait pengungkapan ini.
“Saya tidak tahu apa motivasi Bu gubernur mengungkapkan perjalanan dinas Bu Risma ke Luar Negeri, yang jadi polemik masalah pembiayaan perjalanannya, kata Gubernur dibiayai APBD Kota Surabaya, tapi Biro Humas Pemkot bilang itu biaya ditanggung panitia, Karena sifatnya undangan. Terlepas dari polemik ini, kita mau percaya yg mana? Gubernur atau Biro Humas?,” ucapnya santai.
Bahkan mantan aktivis anti korupsi ini juga menyarankan semuanya untuk di buka ke publik biar masyarakat bisa menilai.
“Dibuka saja ke publik, karena setiap pejabat atau kepala daerah mau ke luar negeri kan suratnya masuk ke Gubernur, jangan bikin bingung masyarakat. Kalau mau adil, seharusnya Gubernur kritik ke internal Pemprov juga, cermati itu anggaran perjalanan dinas di masing-masing OPD, apakah sudah wajar dan sesuai kebutuhan? Kesannya pejabat Pemprov kok hobinya hambur-hamburkan uang untuk perjalanan dinas, apa tidak malu sama rakyat?” imbuhnya mempertanyakan keadilan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Lebih jauh dia mengatakan kalau kritiknya ini juga berlaku untuk teman-teman sejawadnya di DPRD Jawa Timur. Yang kadang menghabiskan anggaran bukan pada prinsip kebutuhan dan kepatutan. Tapi hanya menghambur-hamburkan Anggaran.
(Baharuddin)
