SAMPANG, Lingkarjatim.com – Jaka Jatim Korda Sampang menyebut kegiatan “Sampang Sapoloh Areh” (SSA) dilapangan Wijaya Kusuma, Kota Sampang menjadi lahan basah pelaku joki parkir ilegal, bahkan sekeliling kawasan kegiatan hiburan yang diduga penumpang gelap Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-396 itu dipenuhi selebaran kertas parkir palsu.
“Informasi yang berkembang di masyarakat soal parkir yang dilakukan oleh pihak diluar kedinasan membuat kami (Jaka Jatim, red) melakukan kroscek lapangan, dan benar saja sekeliling kawasan SSA dipenuhi tempat parkir dengan modus penggunaan kertas produksi sendiri,” kata Moh. Sidik Ketua Jaka Jatim Korda Sampang usai melakukan Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait. Selasa (12/11).
Pihaknya menduga ada permainan dengan dinas tertentu yang sengaja melakukan pembiaran transaksi non kedinasan tersebut. Pasalnya saat turun lapangan banyak ditemukan kertas palsu yang bersebaran.
“Selain penarikan diluar nominal yang tertulis, nama dinas yang bertanggungjawab sudah ditak ada lagi saat ini,” tambahnya.
“Dari hasil audiensi tadi, kami kembali akan dilakukan pertemuan dengan semua dinas terkait pekan depan,” timpalnya.
Ditempat yang sama. Kabid Penganggaran BP2KAD Sampang, Laili Akmaliyah nampak irit bicara, pihaknya mengaku akan melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan SSA tersebut.
“Yang ingin dibahas jelas dari sisi PAD dari SSA ini,” singkatnya sembari meninggalkan ruang pertemuan audiensi.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin menyatakan, kegiatan Sampang Sepoloh Areh menurutnya, pemkab setempat hanya ketiban acara saja. Hal tersebut disebabkan pengelolaan acara tersebut bukan dilakukan oleh Pemkab sendiri, melainkan dikelola oleh pihak ketiga melalui Event Organizer (EO) yang berasal dari luar daerah Sampang.
“Makanya nanti akan dilakukan pembahasan secara intensif dengan semua pihak, terlebih adanya temuan keberadaan karcis yang diduga liar termasuk karcis yang berasal dari Kediri dan palsu itu,” katanya.
Bahkan pihaknya menilai, karcis sebanyak tiga ribu lembar yang dikeluarkan pemkab Sampang, sangatlah tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada, disebabkan membludaknya pengunjung yang mendatangi pasar rakyat tersebut.
“Setelah kami kroscek, BPPKAD sama-sama tidak paham. Terus keberadan karcis 3 ribu lembar dengan estimasi 10 hari, itu terlalu sedikit, makanya nanti kami bersama akan mengrosceknya dengan semua pihak, karena soal PAD, kami nilai Sampang ini kecolongan,” tegasnya. (Abdul Wahed)
