SUMENEP, Lingkarjatim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur mempertanyakan nota penjelasan Bupati Sumenep tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumenep tahun 2020.
Juru bicara fraksi PKB, Irwan Hayat saat
sidang paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Sumenep mengatakan, sesuai kajian yang dilakukan, dalam nota itu terdapat beberapa kejanggalan. Diantaranya adanya selisih anggaran sekitar Rp 36 miliar antara PPAS dengan yang ada di nota keuangan yang disampaikan bupati tersebut.
Selisih itu, kata Hayat terdapat pada poin belanja. Pada poin belanja di PPAS disebutkan, belanja pegawai Rp 1.026.723.828.345. Sedangkan di nota penjelasan bupati Rp 1.032.889.277.025. Dengan demikian, ada selisih sekitar Rp 6 miliar.
Selain itu, Hayat menyebut naiknya anggaran belanja pegawai sebesar 5,79 persen jika dibandingkan tahun 2019 juga patut dipertanyakan. Pasalnya, pelayanan publik saat ini belum maksimal. Selain itu, tidak sesuai dengan orientasi presiden Joko Widodo yang hendak merampingkan birokrasi.
Selain belanja pegawai, belanja hibah/bansos pun terdapat perbedaan. Di PPAS tertulis Rp 651.264.587.882. Sedang di nota penjelasan bupati tertulis Rp 681.613.120.332. Ada selisih sekitar Rp 30 miliar.
“Oleh karena itu kami Fraksi PKB belum bisa menilai secara keseluruhan RAPBD lewat pemandangan umum rraksi sebelum adanya kejelasan hal tersebut, karena selesih angka sekitar Rp 36 Milyar akan sangat berpengaruh terhadap belanja-belanja yang lain,” katanya, Selasa (29/10).
Dalam salah satu pandangannya, Fraksi PKB juga memberikan pendapat, pemerintah agar melakukan penghematan dalam hal perjalanan dinas OPD. Kata Hayat, perjalanan dinas kadangkala dijadikan sarana untuk jalan-jalan saja.
“Hendaknya ada penghematan penyediaan perjalanan dinas di masing-masing OPD, karena terkadang hanya dijadikan sarana untuk keluar kota tanpa adanya output yang jelas,” katanya.
Fraksi yang diketuai oleh M. Muhri itu juga mempertanyakan retribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor Perhotelan, Rumah makan yang saat ini mulai menjamur.
Selain itu, program wirausaha muda yang menjadi program unggulan pemerintah dengan mencetak 1000 pengusaha muda setiap tahun disebut perlu dievaluasi, karena belum terlihat hasilnya.
“Bahkan ada indikasi program ini menjadi bancakan oknum tertentu dengan bukti bantuan barang yang seharusnya diberikan kepada kelompok ditumpuk disatu tempat, dan kelompok yang ikut pelatihan tidak jelas,” tambahnya.
Tak lepas dari kritikan, tema pembangunan KUA APBD 2020 juga masuk dalam daftar catatan. Dalam KUA APBD tema APBD tahun 2020 berbunyi ‘Peningkatan Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi dan Produk Unggulan Melalui Infrastruktur yang berkualitas yang berkelanjutan’. Tema ini telah dibawa dalam paripurna beberapa waktu lalu.
Namun kata dia dalam Nota Keuangan tema APBD kali ini berubah menjadi ‘Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Agro Industri dan Wisata Alam, Budaya dan Religi’. “Pertanyaannya tema tahun 2020 yang sudah di paripurnakan kok bisa berubah,” tanyanya.
Sementara itu, sesuai informasi yang diperoleh media ini, besok, Rabu (30/10) akan dilaksanakan paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. (Abdus Salam)
