SAMPANG, Lingkarjatim.com – Keberadaan Petronas di Kabupaten Sampang selama enam tahun terakhir belum memberikan dampak positif bagi masyarakat dari hasil eksplorasi Minyak dan Gas (Migas). Kondisi tersebut membuat Bupati Sampang Slamet Junaidi mendesak Petronas berkomitmen untuk kerjasama secara nyata.
Ia mengatakan bahwa Pemkab Sampang ingin pihak petronas dan KKKS yang ada memberikan komitmen kerja sama nyata dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga keberadaan KKKS bisa dinikmati oleh masyarakat Sampang.
“Ini tujuan utama kita, sehingga hadirnya Petronas di Sampang memberikan dampak yang jelas dan nyata,” katanya usai melakukan pertemuan dengan pihak Petronas dan KKKS di Aula mini Pemkab Sampang. Senin 07/10/19.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sampang hanya menjadi penonton dirumah sendiri. Padahal pengeboran yang dilakukan di Blok Pantura Sampang itu sudah berlangsung sejak enam tahun silam.
“Sejak 2013 sampai sekarang Petronas hanya bekerja untuk kepentingan pribadi bukan untuk daerah pengeboran,” tambahnya.
“Kalaupun nanti ada bantuan berupa CSR dan semacamnya, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemkab Sampang agar tidak berseberangan dengan program yang telah dilakukan oleh Pemkab Sampang,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kerjasama nyata tersebut harus berupa pembagian deviden atau laba melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Migas.
“PAD dari sektor Migas ini nanti dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Sampang,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Petronas Indonesia Moh. Nazlee Rasol mengatakan pihaknya akan melaksanakan tuntutan yang disampaikan masyarakat. Namun tuntutan tersebut masih dalam proses di internal Petronas.
“Kita akan melakukan perbincangan dengan SKK Migas untuk memenuhi permintaan dan keluhan dari masyarakat Sampang, mana yang harus dilakukan,” singkatnya. (Abdul Wahed)
