GRESIK, lingkarjatim.com – Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo memimpin 33 kepala SMP, 16 SMA, sejumlah yayasan pendidikan, dan perwakilan siswa SMA se Kabupaten Gresik melakukan deklarasi bersama melarang siswa tidak turun ke jalan, di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Rabu (2/10).
Kegiatan yang baru pertamakali di Indonesia ini, menurut kapolres, untuk mengantisipasi pelajar Gresik yang kemungkinan ikut demo menolak UU KPK dan RUU KUHP.
Selain deklarasi, kegiatan yamg didukung sepenuhnya Pemkab Gresik ini, juga diisi dengan pembinaan sekaligus silaturahmi. Agar pembinaan tidak menjemukan, kapolres menayangkan cuplikan video aksi demo yang terjadi Jakarta. Dimana dalam video itu, terlihat sejumlah siswa setingkat SMA dan SMK yang terlibat demo.
“Deklarasi ini mengajak semua pihak ysng berkepentingan dengan dunia pendidikan menengah atas, agar tak ikut-ikutan demo. Kami minta kepala sekolah dan guru ikut mengawasi muridnya, agak tidak ikut ikutan berdemo,” ujar Kapolres Kusworo, usai kegiatan.
Mantan Kapolres Jember itu juga meminta, agar para guru memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak dan smart kepada murid muridnya.
“Jangan sekali-kali membuat hoax atau menyebarkan hoax. Sebelum menyebarkan berita, sebaiknya melakukan tabayyun lebih dulu. Karena setiap hoax akan berekses hukum dengan ancaman pidana 6 tahun sesuai UU ITE” urainya.
Burhanuddin Kepala SMP Negeri 3 Gresik menyatakan, senang dengan kegiatan ini karena membantu para guru untuk focus menjaga Kabupaten Gresik yang kondusif dan mendukung Indonesia Maju. “Kami juga siap membantu kepolisian, untuk menjaga anak didik agar tidak ikut ikutan demo di jalanan,” tegas Burhanuddin.
Bupati Dr. Sambari Halim Radianto mengapresiasi kegiatan yang digagas Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, yang dinilainya sangat membantu Pemkab Gresik menjaga situasi yang kondusif. Sebaliknya, kepada semua kepala sekolah ia meminta agar melarang siswanya untuk turun ke jalan.
“Himbauan ini sifatnya wajib, kami akan menindaklanjuti dengan semacam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua kepala sekolah termasuk kepala SD. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, pakta integritas yang sudah ditandatangani harus dikumpulkan di meja saya” pintanya.
Sambari juga meminta kepada Puji Hastuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar himbauan ini disampaikan juga kepada kepala SLTA di lingkup kerjanya.
“Untuk sekolah dilingkungan pondok pesantren dan madrasah, kami meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik agar ikut menyampaikan hal ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saya perintahkan ikut mensosialisasikan kepada camat, kades, dan masyarakat melalui RW/RT” tegas Bupati Sambari.
Acara yang dibuka Bupati Gresik, juga dihadiri Kasdim 0817 Gresik Mayor Suwanto, Kepala Dinas Pendidikan Mahin serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Puji Hastuti. Juga terlihat sejumlah kepala SMP negeri, serta kepala OPD Kabupaten Gresik.
(M Khudhaifi)
