SUMENEP–Lingkarjatim.com, Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumenep, Jum’at (20/09).
Tidak hanya meminta KPK bersikap profesional dalam penanganan kasus korupsi, massa aksi meminta kelompok ‘taliban’ disingkarkan dari lembaga antirasuah itu.
Kelompok taliban dimaksud adalah sekelompok orang yang diduga anti Pancasila dan melakukan penegakan hukum dengan tebang pilih. Mereka ditengarai mengusung Khilafah dan mengerogoti KPK.
“KPK ini harus bersih dari kelompok radikal. Kelompok ini harus dibersihkan dari Indonesia. Kelompok ‘taliban’ ini melakukan penegakan hukum dengan tebang pilih. Kelompok taliban ini tidak suka terhadap konsep Indonesia saat ini,” kata Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Sumenep, Suryadi
Tak hanya itu ratusan kader PMII Sumenep juga meminta KPK segera menyelesaikan kasus besar tanpa tebang pilih. Salah satunya kasus E-KTP yang menyeret nama Puan Maharani.
“KPK ini adalah lembaga penegak hukum yang harus ideal. Tidak boleh tebang pilih dalam penegakan dan penindakan kasus korupsi,” tambah alumni STKIP PGRI Sumenep itu.
Mereka membantah aksi yang dilakukan berkaitan dengan ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai terdangka dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK. Kata mereka, aksi yang dilakukan murni karena ingin penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak tebang pilih.
“Kita lebih mengacu terhadap bagaimana KPK ini kita bela. Karena KPK adalah lembaga penegak hukum palinh elit. Pimpinan KPK yang baru menjadi harapan kami sebagai warga pergerakan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua sementara DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir berjanji akan menyampaikan aspirasi kader PMII hingga tingkat pusat. Mereka akan berikirim surat terkait aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo.
“Kami akan merespon positif. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa, akan menjadi agenda pertama untuk beesuratan ke DPR RI maupun presiden,” kata Hamid.
Soal pandangan terhadap KPK, Hamid mengatakan memiliki pandangan yang sama dengan mahasiswa. Kata dia, KPK harus independen dan terhindar dari segala kepentingan, baik kepentingan kelompok maupun kepentingan politik.
“KPK adalah lembaga penegak hukum tertinggi dalam penegakan korupsi. Maka KPK harus independen dan tidak boleh tebang pilih,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (Abdus Salam)
