PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan, pada Jum’at siang (20/9/2019).
Mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif dan ekskutif tentang kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
“KPK bukan lembaga yang sempurna, maka dari itu kami melakukan aksi ini untuk mengkritisi kinerja KPK selama ini dan selama ini kami menilai KPK gagal dalam menjalan tugasnya, terbukti banyak kasus-kasus yang mandek,” ungkap Orator Aksi, Fian Fawahan.
Ia menjelaskan, bahwa hadirnya KPK di Indonesia untuk membantu Kejari dan Kepolisian hususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Jadi kami harap tugas dan kepercayaan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat, selain itu kami himbau kepada KPK jangan fokus terhadap koruptor tapi harus lebih fokus untuk mengamankan uang negara supaya tidak diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar dia.
Dalam akasinya PMII Pamekasan meminta KPK untuk menjalankan tugasnya berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni, Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan umum dan Proporsionalitas.
Dengan itu mereka membawa 4 tuntutan masing-masing;
- Meminta KPK tidak tebang pilih
- Mendesak KPK untuk segera mentuntaskan kasus korupsi yang mangkrak
- Meminta KPK optimal dalam melakukan pencegahan kasus korupsi
- Usir Taliban dari KPK.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Pamekasan, Al Anwari mengatakan, bahwa akan menyampaikan semua aspirasi PMII pamekasan di forum sidang paripurna.
“Kebetulan hari ini memang ada sidang paripurna, maka aspirasi ini akan kami sampaikan nanti di forum terhadap semua anggota dewan lainnya,” ucapnya saat memui peserta aksi. (Supyanto Efendi)
