SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Pesta demokrasi di Sidoarjo 2020 terus dipersiapkan, salah satunya kesiapan penyelenggara pemilu. Seperti rancangan anggaran biaya kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mulai ada titik terang.
“Insyaallah di Sidoarjo tepat tanggal satu Oktober sudah NPHD,” kata ketua KPU Sidoarjo, Mokhammad Iskak, usai sosialisasi laporan pemilu, di Pendopo Kamis (19/9/2019).
Menurut Iskak, pada pemilihan daerah (Pilkada) di Sidoarjo, KPU mengajukan biaya anggaran senilai Rp 63 miliar. Meski dalam perjalanan pengajuan anggaran ada perubahan tapi tidak signifikan.
“Paling tidak angka-angka yang kita ajukan sudah ada titik terang,” paparnya.
Lanjut dijelaskan mantan Ketua PMII Sidoarjo ini, dalam pengajuan biaya angggaran pemilu itu meskipun ada pemangkasan anggaran, ia berharap tidak terlalu besar.
“Kita berharap jadi Rp 61 berapa atau Rp 62. Kita sudah kordinasi insyaallah diangka 60 lebih dan itu sangat rasional,” tukasnya.
Sedangkan untuk rancangan anggaran biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo pada pilkada mendatang mengajukan anggaran sebesar Rp 21 miliar dengan kebutuhan kepegawsan pemilu.
“Sekitar kurang lebih sekitar Rp 21 miliar keatas,” kata Agung Nugraha, Komisioner Bawaslu Sidoarjo.
Menurut Agung, pada pilkada mendatang, Bawaslu melakukan pola pengawasan, yang akan digencarkan adalah tentang sosialisasi pendidikan partisipasi politik pada masyarakat. Terutama pengawasan bersama, utamanya pencegahan politik uang.
“Terkait pilkada mendatang lebih pada sosialisasi dan mengajak masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran,” tutupnya. (Imam Hambali)
