PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Isma’il (mendesak Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk membuat sistem pendataan Basis Data Terpadu (BDT) terbaru di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut demi mempermudah dalam memberikan bantuan pada masyarakat.
Mantan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan bahwa di kabupaten Pamekasan sering ada temuan orang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Ketidak merataan bantuan tersebut disebabkan tidakvailidnya data yang ada di Dinas Sosial. Maka dari itu, pemerintah terkait jangan hanya berpatokan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) akan tetapi pemerintah perlu cepat serta tanggap membuat sistem pendataan BDT baru agar masyarakat miskin dapat bantuan,” ujarnya, Selasa (3/9/2019).
Karena pendataan data terpadu ini nanti, menurut Ismail, akan memberikan kemudahan dalam menyalurkan bantuan dan ini merupakan kunci sukses dalam membangun program pemerintah daerah.
“Jadi kalau datanya tidak akurat dan tidak valid maka bantuan tidak tepat sasaran dan seharusnya model-model seperti itu yang paling diutamakan diberikan bantuan ketimbang yang lainnya,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa orang sakit dan orang tidak mampu dari segi ekonomi ini tidak bisa di tawar lagi. “Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan,”imbuhnya.
Dikatakan Isma’il bahwa jika ada orang sakit tidak hanya satu kali dalam memberikan bantuan tapi dibantu secara berkelanjutan.
“Atau kalau rumahnya tidak layak huni harus cepat diperbaiki,” ucapnya.
Dari itu pihaknya memberikan saran kepada pemerintah bahwa pendataan tidak bisa dilakukan secara sektoral, akan tetapi ini harus dilakukan secara universal.
“Jadi pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan pendataan orang sakit miskin dan melibatkan pihak ketiga,” pungkasnya. (Rul/Lim)
