BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan hingga bulan Juli 2019 masih 0 persen. Hal itu berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan.
Dari data tersebut, tercatat sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menyetorkan PAD, termasuk Disperinaker Kabupaten Bangkalan. Namun anehnya, dinas yang menaungi kurang lebih 179 perusahaan tersebut PAD yang disetorkan masih 0. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Bangkalan.
Tubagus Widiantoro, Staf Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Bangkalan menjelaskan, pengawas ketenagakerjaan daerah telah diambil alih oleh provinsi berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang pengawas ketenagakerjaan.
“Dulu pengawasan gabung dengan kita, tapi setelah peraturan Menteri per 1 Januari 2017 sudah diambil alih oleh provinsi. Sehingga kita tidak berhak lagi menarik retribusi, karena tidak ada tenaga ahlinya,” jelasnya saat ditemui, Jumat (23/08/2019).
Tubagus sapaan lekatnya juga menyampaikan, sejak tahun 2018 pihaknya sudah tidak memberikan sumbangan PAD lagi, karena pengawasnya sudah diambil alih provinsi.
“Sejak Januari 2018 kita sudah tidak punya pengawas sehingga tidak berkontribusi lagi ke Bapenda. Karena pengawasnya sudah diambil alih provinsi. jadi kita tidak ada petugasnya,” imbuhnya.
Terkait target PAD disperinaker tahun 2019 yang masih tertulis di Bapenda sekitar 5,5 juta, Tubagus mengatakan bahwa itu hanya kesalahan teknis saja.
“Kita sudah melaporkan ke Bapenda sejak tahun 2017 terkait peraturan menteri tersebut, mungkin itu hanya kesalahan teknis saja,” pungkasnya. (Iks/Lim)
