BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bangkalan diundur. Tahap pembentukan panitia yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 29 Juli – 4 Agustus, dan tanggal 4-17 Agustus 2019 masuk tahapan penjaringan calon tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan, Amir Lutfi mengakui bahwa jadwal tahapan pemilihan BPD diundur dua minggu dari waktu semula.
“Iya, mundur sekitar dua minggu dari jadwal semula yang seharusnya tanggal 17 Agustus sudah masuk dalam tahap penjaringan calon,” tuturnya, Jumat (16/08/2019).
Ia menjelaskan, mundurnya jadwal tersebut dikarenakan padatnya kegiatan agustusan dan hari raya Idul Adha.
“Saya tidak melihat itu sebelumnya, kalau di tanggal itu lagi sibuk-sibuknya dengan lebaran Idhul Adha dan acara tujuh belas agustusan. Tapi setelah ada rapat, baru saya sadar jika ada acara itu, makanya terpaksa jadwalnya diubah,” jelasnya.
Namun sayangnya, pihak DPMD bulum bisa memberikan perubahan jadwalnya dengan alasan belum bisa disebarkan.
Sementara itu, Aktivis Penggerak Desa Kabupaten Bangkalan, Ahmad Annur menyebutkan, diundurnya tahapan pemilihan BPD tersebut ada indikasi permainan yang dilakukan oleh pihak DPMD Bangkalan.
“Ada indikasi DPMD melakukan kompromi untuk pemilihan BPD secara sembunyi-sembunyi, setelah isu BPD mencuat akhirnya mereka berdalih pemilihan BPD diundur dengan alasan yang tidak logis,” katanya kepada Lingkarjatim.com, Selasa (20/08/2019).
Ia menambahkan, pihak DPMD kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada desa yang akan melakukan pemilihan anggota BPD, buktinya ada beberapa desa yang belum tahu kalau di desanya ada pemiliban BPD.
“Pihak DPMD tidak serius dalam melakukan sosialisasi, buktinya banyak masyarakat desa yang tidak tahu kalau bulan ini ada pemilihan BPD baru, seperti di Desa Lerpak dan Durjen,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga berharap, pihak DPMD mengawal dengan serius pemilihan BPD secara serentak tersebut. Karena BPD menyangkut aspirasi masyarakat banyak di desa masing-masing.
“Saya berharap DPMD serius menangani pemilihan BPD serentak ini, agar tidak melenceng dari ketentuan, karena BPD sebagai wakil dari rakyat di desa masing-masing,” harapnya. (Iks/Lim)
