Foto: Ruangan Ketua Komisi B DPRD Jatim yang Dipasang KPK Line
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa timur (DPRD Jatim) Kusnadi, Senin malam (05/06/2017) akhirnya memberi respon terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ditubuh Komisi B DPRD Jatim, sehingga terjadi penyegelan di ruangan Moh. Basuki.
Dia tidak memungkiri bahwa kasus yang sedang ditangani KPK di tubuh komisi B DPRD yang membidangi Perekonomian itu ada hubungannnya dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jatim (Pemprov Jatim).
“Ada salah seorang pimpinan komisi B yang datang ke Dinas-Dinas di lingkungan Pemprov Jatim untuk minta pesangon atau minta apa. Namun Dinas tersebut tidak suka sehingga dilaporkan dan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT),” katanya
Polisiti PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa apabila dugaan suap ini benar terjadi, maka oknum itu telah mencoreng nama baik DPRD Jatim karena telah melanggar kode etik dewan dengan menyalah gunakan wewenang. Untuk mintai kejelasan terkait kasus ini DPRD jatim akan segera mengadakan rapat.
“Pimpinan akan segera menggelar rapat supaya jelas,” ungkapnya
Sebelumnya M. Soleh, yang mengaku sebagai kuasa hukum yang ditunjuk M. Basuki berujar, ada lima orang yang ditangkap KPK, tapi menurutnya M. Basuki tidak ditangkap KPK.
“Informasi dari KPK ada lima orang yang dibawa, tiga staf sekwan, satu kepala dinas dan satu anggota dewan, tapi bukan Pak Basuki, namun anggota komisi B yang lain” ujarnya saat mendatangi rumah Basuki Jalan Putat Gede Baru Nomor 5B, Surabaya
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, pejabat pemerintah provinsi Jatim yang ditangkap KPK ialah Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heriyanto. (sul/diq)
